- Antara/ Puspa Perwitasari
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo menginginkan para kementerian dan lembaga mulai mengedepankan prinsip perencanaan anggaran yang lebih terfokus pada program prioritas atau money follow program. Belanja negara yang terukur dan konsisten, tentu diharapkan mampu mencapai tujuan pembangunan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan, anggaran yang dialokasikan dalam kas keuangan negara sejatinya sudah mampu mencapai tujuan pembangunan nasional. Namun, perencanaan anggaran yang tidak matang, akan membuat tujuan pembangunan terhambat.
“Fungsi dari perencanaan sangat penting. Jangan asal membuat perencanaan,” kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di Aula Dhanapala, Jakarta, Selasa 28 Februari 2017.
Ani mencontohkan, tahun lalu ada beberapa kementerian/lembaga yang mengajukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, di tengah tahun anggaran berjalan. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu pun mempertanyakan perencanaan anggaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara.
“Waktu itu mikirnya seperti apa? Apa yang penting jalan dulu, supaya menkeu, Bappenas, dan DPR setuju? Habis itu direvisi seenaknya sendiri? Itu akan memengaruhi kualitas dan efektivitas instrumen fiskal,” katanya.
Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mematok angka pendapatan negara sebesar Rp1.750 triliun. Sementara itu, belanja pemerintah yang bisa digelontorkan tahun ini, mencapai Rp2.080 triliun. Seharusnya, nilai tersebut bisa menggeliatkan perekonomian Indonesia.
"Revisi DIPA menggambarkan buruknya perencanaan dan tidak kuatnya komitmen terhadap tujuan nasional, karena anggaran dibelak-belokkan untuk tujuan lain," tuturnya.
Pengelolaan anggaran yang terukur, Ani menegaskan, menggambarkan kredibilitas pemerintah dalam merencanakan anggaran. Namun, apabila pengelolaan tersebut justru kerap berubah-ubah, maka tentu kredibilitas pemerintah yang akan menjadi taruhannya di mata publik.
"Perencanaan penggunaan anggaran yang amburadul, menggambarkan negara yang amburadul. Tidak rela Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak diurus dengan serius," ujarnya. (art)
