- ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya
VIVA.co.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menandatangani 4.141 paket pekerjan kontraktual, termasuk paket tahun jamak yang terekam dalam sistem e-monitoring Kementerian PUPR.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, nilai pekerjaan yang sudah terkontrak mencapai Rp50,62 triliun, atau 65 persen dari anggaran pekerjaan kontraktual sebesar Rp77,66 triliun yang terbagi dalam 11.071 paket pekerjaan.
"Dengan semakin cepatnya penandatanganan kontrak dilakukan, maka pekerjaan dimulai, dan dari sisi ekonomi akan menggerakkan sektor rill dari Sabang sampai Merauke," kata Basuki dalam keterangan tertulisnya, Senin 6 Maret 2017. Kontrak ditandatangani pada 3 Maret lalu.
Basuki menjelaskan, prioritas anggaran pihaknya, yakni berupa belanja modal yang bersifat menambah aset negara dan menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi.
Dari alokasi 2017 sebesar Rp101,496 triliun, porsi belanja modal adalah sebesar Rp76,27 triliun (75,1 persen), disusul belanja barang Rp22,48 triliun (22,2 persen). "Di mana, Rp5,6 triliun merupakan belanja barang berkarakter belanja modal, belanja pegawai dan belanja rutin Rp2,75 triliun (2,7 persen)," kata Basuki.
Basuki mengungkapkan, salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah kesenjangan antara wilayah dan kawasan yang masih tinggi.
Untuk itu, dia akan terus mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih merata pada kawasan perbatasan, kawasan pulau terluar, kawasan tertinggal, dan kawasan pedesaan, melalui berbagai program untuk masyarakat miskin.
"Seperti jalan akses dan lingkungan, jembatan gantung, irigasi kecil, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), rumah swadaya, dan rumah susun," ujarnya.
Diketahui, paket yang telah terkontrak tersebut sebagian besar merupakan paket pekerjaan yang ada pada empat Direktorat Jenderal (Ditjen), yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar di Kementerian PUPR.
Dari jumlah 3.984 paket di Ditjen Sumber Daya Air, sampai saat ini telah terkontrak 1.716 paket pekerjaan senilai Rp19,06 trilun, yang utamanya untuk pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan nasional. Seperti pembangunan bendungan, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, dan pengendali banjir.
Pada Ditjen Bina Marga, dari jumlah 3.657 paket, telah terkontrak 1.288 paket pekerjaan senilai Rp22,14 triliun, yang utamanya digunakan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, serta jembatan dan jalan perbatasan.
Sementara itu, di Ditjen Cipta Karya, dari jumlah 2.313 paket, telah terkontrak sebanyak 792 paket senilai Rp5,69 triliun, untuk peningkatan kualitas kawasan permukiman di Indonesia melalui penyediaan sanitasi, air bersih, dan pengelolaan air limbah.
Untuk bidang perumahan, melalui anggaran di Ditjen Penyediaan Perumahan, dari jumlah 724 paket, telah terkontrak sebanyak 301 paket senilai Rp3,64 triliun. Hingga saat ini, progres penyerapan keuangan Kementerian PUPR telah mencapai sebesar 4,94 persen, dan progres fisik konstruksi sebesar 4,56 persen. (asp)
