- ANTARA/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memastikan pembangunan tanggul pantai, atau laut yang sedang direncanakan saat ini, tetap memperhatikan keberadaan kampung nelayan di pesisir pantai.
Bahkan, pembangunan tanggul dinilai dapat menjaga pemukiman nelayan dari turunnya permukaan tanah.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya dan Kementerian Koordinator Kemaritiman telah sepakati pembangunan tanggul pantai di beberapa titik kritis di wilayah Jakarta Barat dan Utara. Tanggul tersebut memiliki panjang 20 kilometer untuk atasi banjir rob akibat turunnya permukaan tanah.
"Kita concern dengan kampung nelayan, sehingga pembangunan tanggul, atau apapun nanti harus perhatikan kampung nelayan," ucap Bambang di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta pada Rabu 8 Maret 2017.
Ia mengungkapkan, selain pembangunan tanggul di pesisir pantai, Jakarta idealnya juga harus memiliki satu kampung nelayan yang terintegrasi, antara tempat tinggal dan tempat produksi hasil laut. Sehingga, nantinya pembangunan ini akan ikut terfokus dalam hal tersebut.
"Integrasi antara dermaga dengan tempat pelelangan ikan, cold storage. Idealnya itu punya akses langsung ke laut lepas," ujarnya.
Sementara itu, ia juga mengungkapkan pembangunan tanggul pantai ini tidak akan ada implikasi negatif terhadap pembangunan proyek di luar pantai. Bahkan, saat disinggung soal proyek pulau reklamasi pun, Bambang berdalih. "Saya enggak urusin pulau reklamasi. Saya urusin pertahanan Jakarta terhadap banjir air laut (rob)," ujarnya. (asp)
Bappenas Bantah Rumor Peleburan KPK dengan Ombudsman
Bappenas membantah kabar yang menyebut bahwa pihaknya tengah membahas rencana peleburan antara KPK dan Ombudsman. Pemerintah memperkuat infrastruktur antikorupsi.
