- VIVA.co.id/Dwi Royanto
VIVA.co.id – Bank Dunia mengkritisi langkah pemerintah yang mengubah fokus penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR.
Pemerintah mengubah penyaluran kredit dari yang hanya memfasilitasi akses terhadap pinjaman bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah secara parsial, ke arah penyediaan penjaminan bersubsidi untuk mendukung keberlangsungan UMKM.
Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves, memandang, desain ulang tersebut telah menyebabkan peningkatan peserta KUR menjadi 10 kali lipat. Tentu, ini menjadi beban tersendiri bagi pemerintah, terutama dalam membiayai program tersebut, baik dari gelontoran subsidi langsung maupun tidak langsung.
"Dengan target pasar yang lebih selektif, maka biaya (yang ditanggung) menurun, dan bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih bermanfaat," kata Chaves di Jakarta, Rabu 22 Maret 2017.
Menurut Chaves, pelaksanaan program tersebut perlu ditinjau kembali. Terutama, dengan tetap mempertimbangkan aspek manfaat dari program tersebut, dari gelontoran biaya yang dikeluarkan pemerintah. Misalnya, dengan menggunakan instrumen lain untuk mendukung UMKM.
"Apakah itu instrumen yang lebih murah, dan sudah teruji mendukung sektor UMKM, dengan biaya yang lebih rendah," katanya.
Sebagai informasi, plafon penyaluran KUR yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 mencapai Rp100 triliun. Sementara itu, pada tahun ini, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp110 triliun, dengan bunga sebesar sembilan persen.
"Subsidi suku bunga bisa direalokasikan bagi prioritas lainnya, mengingat terbatasnya sumber daya fiskal yang ada," kata Chaves. (art)
