- ANTARA/Rony Muharrman
VIVA.co.id – Laporan Parlemen Eropa, yang menjustifikasi perkebunan sawit Indonesia dengan membawa isu lingkungan dan hak asasi manusia, menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu, merupakan bentuk kampanye hitam.
Amran mengatakan, secara tidak langsung sebetulnya Pemerintah Eropa akan menciptakan kekacau terhadap perkebunan dan kerusakan hutan Indonesia nantinya. Lantaran, jika penghambatan Eropa ini berhasil dan menyusutkan produktivitas, maka para pelaku usaha sawit kemungkinan akan membuka lahan baru untuk berkebun.
Padahal, ada jutaan tenaga kerja dari hulu ke hilir yang bergantung pada bidang usaha sawit. "Mereka bisa meninggalkan sawit, tetapi sawitnya tetap. Tidak mungkin, sawitnya ditebang. Mereka akan bergerak ke hutan untuk mencari pendapatan baru. Artinya, berpotensi merusak hutan, merambah hutan, karena mencari kehidupan baru," ungkap Amran di Balai Kartini Jakarta pada Senin 10 April 2017.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia melalui dirinya, telah berkonsolidasi dengan Menteri Pertanian (Mentan) Jerman, Mentan Spanyolm dan Mentan Denmark, terkait perkebunan sawit yang dipermasalahkan oleh Pemerintah Eropa.
Selain itu, pihaknya juga sudah menjalin kemitraan dengan Malaysia, sebagai negara produsen kedua minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dunia setelah Indonesia, yang mana bila digabungkan kedua negara ini menguasai 80 persen pasokan CPO dunia. Kerja sama kedua negara ini terkait sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
"Untuk Indonesia, sekarang kita sudah mengalihkan CPO untuk biofuel, B20 sebanyak tujuh juta per tahun, B30 sebanyak 13 juta per tahun. Kami imbau ke seluruh eksportir negara-negara yang mengganggu dikurangi ekspornya ke sana," ucapnya.
Ekspor CPO 200 ribu ton ke Prancis, jika Pemerintah Eropa mempermasalahkannya dan menutup akses ekspor, ia pun mengungkapkan, dengan tegas bahwa itu tidak akan mengganggu pasar sawit Indonesia di dunia.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya telah merespons mosi Pemerintah Eropa tersebut, dengan menilai bahwa bahwa laporan 'Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests' tersebut adalah penghinaan bagi Indonesia.
Pemerintah Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo, saat ini, justru sedang melaksanakan praktik-praktik sustainable management dalam pengelolaan sawit dan industri-industri land based lainnya, dengan memberikan insentif.
Lebih lanjut, Menteri LHK mengatakan, sustainable development sawit menjadi fokus utama pemerintahan Jokowi.
Sementara ini, pihaknya mencatat industri sawit di Indonesia merupakan industri besar yang menyangkut hajat hidup petani yang meliputi, areal tanam sawit seluas 11,6 juta hektare, dengan 41 persen di antaranya merupakan tanaman petani atau small holders. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dari usaha hulu hingga hilir sawit tidak kurang dari 16 juta orang petani dan tenaga kerja. (asp)
