- ANTARA FOTO/Atika Fauziyyah
VIVA.co.id – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menegaskan, penyesuaian kebutuhan dana pembangunan infrastruktur menjadi Rp4.700 triliun hingga 2019 tidak akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pemangkasan tersebut, bahkan sudah menyesuaikan geliat ekonomi beberapa tahun ke depan.
Direktur Perencanaan Makro Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan, penyesuaian tersebut telah sejalan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun depan. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, target pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di rentang 5,4-6,1 persen, dengan titik tengah 5,6 persen.
“Dengan perubahan target pertumbuhan ekonomi, tentu juga ada penyesuaian kebutuhan investasi, sehingga kebutuhan investasi untuk infrastruktur juga berubah,” kata Amalia melalui pesan singkatnya kepada VIVA.co.id di Jakarta, Jumat 28 April 2017.
Tahun depan, investasi diharapkan bisa tumbuh 6,9 persen, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,6 persen. Namun, Amelia menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak hanya bisa mengandalkan kas keuangan negara. Butuh peran dari pemangku kepentingan lainnya, demi menggenjot pembangunan.
Meskipun tidak berdampak besar bagi pertumbuhan, Amalia tak memungkiri, sektor ketenagakerjaan akan sedikit terdampak dari penyesuaian kebutuhan infrastruktur tersebut. Tetapi, Bappenas optimistis hal tersebut bisa terkompensasi dengan sektor-sektor lainnya seperti perdagangan.
Apalagi, hasil sensus ekonomi Badan Pusat Statistik memperlihatkan, lapangan usaha yang berhasil menyerap tenaga kerja terbesar berasal dari sektor usaha perdagangan besar dan eceran, sebanyak 22,4 juta orang atau 31,81 persen dari seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia.
“Serapan tenaga kerja hanya akan sedikit berkurang di sektor konstruksi, tetapi kan dikompensasi dengan penyerapan tenaga kerja di sektor lain yang juga menggeliat,” katanya.
Sri Mulyani Ungkap Pembangunan IKN Sudah Sedot APBN Rp 4,3 Triliun
Realisasi APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) per 1 April 2024, telah mencapai Rp 4,3 triliun atau 10,9 persen dari pagu.
