- ANTARA/ M Agung Rajasa
VIVA.co.id – Pemerintah telah menetapkan 11 Kawasan Ekonomi Khusus yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Namun, tidak adanya badan yang mengelola, menjadi salah satu penyebab utama KEK belum terlalu bisa menarik minat para investor, baik itu dalam maupun luar negeri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menginginkan, agar setiap KEK yang tersebar di pelosok nusantara memiliki badan pengelola khusus yang aktif. Upaya ini bertujuan, agar badan tersebut bisa melahirkan daya tarik bagi setiap kawasan ekonomi khusus yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
"Kami ingin setiap KEK memiliki badan pengelola yang punya kapasitas mengundang investor. Jangan sampai satu kawasan, karena badan pengelolanya tidak cukup aktif, tidak pernah dikenal investor," kata Darmin, di Jakarta, Rabu 17 Mei 2017.
Mantan gubernur Bank Indonesia tersebut tak memungkiri, berbagai insentif yang diberikan pemerintah untuk berusaha di KEK, memang bisa menarik datangnya investasi ke kawasan tersebut. Apalagi, setiap KEK di seluruh Indonesia memiliki kelebihan dan nilai jual masing-masing di mata para penanam modal.
"Memang yang ditunggu oleh investor adalah mengembangkan kawasan. Jangan harga lahannya naik dulu, baru dia undang investor. Saya tidak bilang ada yang begitu, namun jangan sampai ada. Jangan sampai selesai semuanya, baru dibentuk badan pengelola," katanya.
"Pertumbuhan industrialisasi bisa tersebar ke berbagai daerah. Kita tidak hanya mendukung industrialisasi, tetapi juga pertumbuhan ekonomi,” Darmin menambahkan.
Sebagai informasi, 11 kawasan KEK di antaranya adalah KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Sorong, dan KEK Morotai. Selanjutnya, ada KEK Bitung, KEK Palu, serta KEK Mandalika.
Ada pula KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Api-Api, KEK Sei Mangkei, dan KEK Arun Lhokseumawe.
