- VIVAnews/Wuri Handayani
VIVA.co.id – Badan Pengelola Jaminan Ssosisal Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Bali-Nusa Tenggara-Papua (Banuspa) hingga April 2017 telah melayani 1,27 tenaga kerja aktif. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua, Kuswahyudi di Kuta, Minggu 21 Mei 2017.
Kuswahyudi juga menyampaikan bahwa dari 1,27 juta tersebut sekitar 516.026 tenaga kerja aktif untuk sektor pekerja formal dan sekitar 42.043 untuk sektor pekerja informal. Sedangkan tenaga kerja aktif proyek jasa konstruksi mencapai 71.395 tenaga kerja.
Sementara itu hingga April 2017 penambahan kepesertaan di Benuspa bertambah sebanyak 58.766 tenaga kerja formal dan 21.056 tenaga kerja informal. Sedangkan dari sisi kepesertaan perusahaan, terdapat penambahan perusahaan sebanyak 2.943 perusahaan, sehingga total perusahaan aktif yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banuspa sampai saat ini sebanyak 25.622 perusahaan.
Dia menjabarkan, sasaran-sasaran strategis khusus di Provinsi Bali antara lain sektor penunjang pariwisata seperti pemandu wisata, money changer, angkutan wisata, koperasi dan lembaga perkreditan desa. Kemudian jasa medis atau rumah sakit swasta, sektor pendidikan dan pasar-pasar tradisional serta pasar seni untuk sebagai pekerja informal.
"Untuk di luar Bali terdiri dari petani tembakau di Nusa Tenggara Barat, pemandu wisata, kelompok nelayan dan petani, non ASN dan perangkat desa, paguyuban atau komunitas masyarakat," kata dia.
Pada tahun ini BPJS Ketenagakerjaan melalui program Gerakan Sadar Jaminan Sosial mulai melakukan akuisisi para perangkat desa. Menurutnya, program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial.
"Dengan program ini diharapkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terutama di wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua dapat meningkat seiring dengan akuisi perangkat desa," tambahnya.
Gandeng Kadin
Selain program Desa Sadar Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan juga meluncurkan program Pasar Sadar Jaminan Sosial dan Mall Sadar Jaminan Sosial untuk meningkatkan kepesertaan dan iuran terutama di wilayah Provinsi Bali.
"Kami juga menggandeng Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Provinsi Bali dengan harapan seluruh perusahaan yang belum menjadi peserta bisa taat regulasi dan mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta terutama di wilayah Provinsi Bali," ujarnya.
Di samping itu, penerapan low enforcement yang akan dimaksimalkan guna mengenjot pertumbuhan kepesertaan, maupun iuran yang akan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan-perusahaan yang kurang patuh pada pelaksanaan perlindungan pekerjanya.
"Pada penegakan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banuspa sudah melaksanakan MoU dengan Kejaksaan Negeri maupun KPKNL se-wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua, di mana perusahaan-perusahaan yang tidak patuh tersebut akan dibuatkan pelaporannya," katanya. (ren)
