- dok.Bappenas
VIVA.co.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengakui, selama ini banyak kalangan yang mengkritik soal dana haji digunakan untuk infrastruktur. Bahkan, hal itu menjadi perbincangan ramai di masyarakat khususnya di media sosial.
Ia menegaskan, Kementerian PPN/Bappenas ingin meluruskan kesalahpahaman penggunaan kata, 'dana haji digunakan untuk infrastruktur'. Dana tersebut, kata Bambang, bukan 'digunakan' melainkan diinvestasikan ke investasi yang rendah risiko.
"Karena dana haji itu adalah milik dari orang yang ingin naik haji. Sekali lagi Itu bukan belanja atau spending, tapi itu investment," kata Bambang di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat 28 Juli 2017.
Bambang menegaskan, pemerintah menyadari bahwa dana haji itu adalah milik masyarakat yang ingin menunaikan haji ke Mekah. Untuk itu, tidak mungkin dana haji akan digunakan untuk infrastruktur yang tidak produktif.
"Jadi ini ada kesalahpahaman penggunaan kata dana haji untuk infrastruktur, kalau kata digunakan itu sama seperti ‘spending’. Istilahnya kalau belanja misalnya dari totalnya Rp90 triliun, Rp10 triliun dibelanjakan untuk infrastruktur, bukan," tutur mantan menteri keuangan ini.
Menurut Bambang yang juga ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), dana itu akan dikelola secara penuh tanggung jawab oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang sudah diresmikan Presiden Joko Widodo belum lama ini.
Menurut dia, dana tersebut bisa diinvestasikan ke instrumen investasi yang ada di Indonesia seperti sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang merupakan investasi risiko rendah dan dapat dikelola. Harapannya, total dana haji Indonesia yang saat ini mencapai Rp90 triliun, pada akhirnya akan dapat terus bertambah demi meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci.
"Dana haji itu harus dikelola dengan baik, sehingga pada akhirnya jemaah haji Indonesia bisa mendapatkan pelayanan maksimal apakah penginapan, penerbangan, lalu dari segi kesehatan dan makanan," ujar dia.
Bambang melanjutkan, Indonesia dengan negara yang memiliki jemaah haji terbanyak, seharusnya memiliki pelayanan yang lebih baik dibanding negara yang jumlah jemaahnya sedikit.
"Kita ingin semua calon haji menikmati layanan yang maksimal, jadi pengelola dana haji itu untuk memberikan pelayanan yang maksimal," tutur dia.
