- VIVA.co.id/Dwi Royanto
VIVA.co.id – Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia menyayangkan status pailit yang disematkan kepada perusahaan jamu legendaris PT Nyonya Meneer. Sampai saat ini, perusahaan asli Semarang, Jawa Tengah itu masih dianggap sebagai perintis awal berkembangnya industri jamu.
“Bisa dibilang Nyonya Meneer itu pelopor. Bagi kami Nyonya Meneer sudah mencetak sejarah karena bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Hampir satu abad,” kata Ketua Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia Dwi Ranny Pertiwi, saat berbincang dengan VIVA.co.id, Jakarta, Selasa 8 Agustus 2017.
Dwi mengaku tak mengetahui secara pasti pokok masalah yang menimpa Nyonya Meneer, sampai akhirnya harus menyandang status pailit. Namun sebagai seorang pelaku ekonomi yang menjalankan bisnis di bidang yang sama, ia menggangap wajar apabila perusahaan seperti Nyonya Meneer memiliki utang.
Berdasarkan informasi yang diterima oleh asosiasi, antara pemohon dan PT Nyonya Meneer telah sepakat untuk melunasi utang yang dimiliki dengan cara mencicil hingga 2020 mendatang. Namun, Dwi mengaku terkejut karena perusahaan telah berdiri sejak 1919 itu dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang.
“Dalam berbisnis itu kalau ada utang, wajar saja. Tapi sebetulnya sudah ada kesepakatan. Hanya mungkin yang memohon tidak sabar. Terakhir (sebelum dinyatakan pailit), alhamdulillah masih bisa produksi, karyawan tetap berjalan,” katanya.
Menurutnya, kasus yang menimpa Nyonya Meneer menjadi pelajaran tersendiri bagi pengusaha jamu lainnya untuk berbenah diri. Dwi pun membantah, kurangnya inovasi yang digencarkan Nyona Meneer dalam mempromosikan bisnisnya menjadi alasan perusahaan tersebut tak mampu bersaing di negeri sendiri.
“Nyonya Meneer sudah memiliki pasar. Peminatnya tetap ada sampai sekarang. Masih banyak penggemar jamu Nyonya Meneer, misalnya jamu khusus untuk Ibu habis melahirkan. Itu masih banyak peminatnya,” katanya.
Dia menegaskan, pemerintah harus ikut turun tangan dalam menangani persoalan yang menimpa Nyona Meneer.
“Perlu peran pemerintah dalam hal ini untuk menjembatani,” ujarnya.
