- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id – Dalam pengajuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mentargetkan defisit anggaran sebesar Rp325,9 triliun, atau setara dengan 2,19 persen dari Produk Domestik Bruto.
Angka defisit dalam RAPBN 2018 tersebut berasal dari rencana pendapatan negara yang ditargetkan sebesar Rp1.878,4 triliun, sedangkan untuk belanja negara ditargetkan mencapai Rp2.204,4 triliun.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan, untuk pendapatan negara, pemerintah targetkan penerimaan perpajakan mencapai sebesar Rp1.609,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp267,9 triliun.
Sementara itu, untuk belanja negara, pemerintah menganggarkan belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.443,3 triliun. Kemudian, pemerintah juga anggarkan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp761,1 triliun.
"Pemerintah akan berupaya secara maksimal untuk mencapai target penerimaan tersebut, serta memanfaatkan semua potensi ekonomi nasional. Namun, tetap menjaga iklim investasi dan stabilitas dunia usaha," tegas Presiden di DPR, Rabu 16 Agustus 2017.
Selain itu, guna meningkatkan efektivitas belanja pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah efisiensi, penajaman kualitas belanja, serta pencapaian sasaran pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengatasi ketimpangan, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
Adapun untuk mengatasi defisit tersebut, Jokowi mengakui akan memanfaatkan sumber pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri, baik yang berupa pinjaman maupun utang.
"Besarnya defisit tersebut nantinya akan digunakan untuk kegiatan yang produktif guna mendukung pembangunan nasional, di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan pertahanan keamanan," tegasnya.
Adapun dengan defisit yang sudah ditargetkan tersebut, pemerintah mengakui tingkat keseimbangan primer 2018 dapat ditekan lebih rendah. Diperkirakan, defisit primer akan turun menjadi Rp78,4 triliun dari tahun lalu sebesar Rp144,3 triliun. (asp)
