- ANTARA/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id – Dalam meningkatkan jumlah pelaku ekspor di Indonesia, Kementerian Perdagangan menggandeng Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau lndonesia Eximbank.
Hal itu direalisasikan dalam penandatanganan nota kesepahaman tentang kerja sama dalam pengembangan ekspor, yang diteken oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Arlinda dan Direktur Eksekutif LPEI atau lndonesia Eximbank, Sinthya Roesly yang turut disaksikan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita.
Arlinda mengungkapkan, penandatanganan bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan jumlah pelaku ekspor melalui program serta dukungan fasilitasi kepada para pelaku usaha.
”Pemerintah terus menginisiasi berbagai kerja sama untuk meningkatkan daya saing produk ekspor serta mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha yang berorientasi ekspor,” ujar Arlinda usai penandatanganan MoU di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu 23 Agustus 2017.
Arlinda menjelaskan, ruang lingkup kerja sama yang disepakati meliputi fasilitasi pembiayaan ekspor, peningkatan pelatihan, bimbingan teknis, orientasi, dan diseminasi informasi. Lalu, juga terkait kegiatan untuk mengembangkan produk dan promosi ekspor, serta pertukaran data serta informasi dalam rangka pengembangan ekspor.
Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif LPEI Sinthya Roesly mengatakan, kerja sama ini bakal diimplementasikan melalui program pemberdayaan eksportir usaha kecil menengah (UKM) melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
"Selain itu akan dilakukan pula pemberian fasilitas dari LPEI, dukungan pengembangan produk ekspor, dan perluasan akses pasar baru terutama ke pasar non tradisional,” ujar Sinthya.
Ia menyatakan, dukungan LPEI untuk fasilitasi eksportir agar semakin kompetitif di pasar global, serta mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha segmen usaha kecil menengah ekspor (UKME).
Adapun dukungan pembiayaan LPEI terhadap UKME selama semester I tahun 2017 sudah tercatat sebesar 11,5 persen atau Rp11,12 triliun dari total pembiayaan sebesar Rp96,82 triliun. Sementara itu, untuk penjaminan dan asuransi, masing-masing sebesar Rp8,41 triliun dan Rp9,97 triliun.
