- VIVA.co.id/Fikri Halim
VIVA.co.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono telah menerima surat dari Dewan Perwakilan Rakyat yang meminta untuk meninjau ulang kondisi gedung DPR. Basuki mengatakan, pihaknya akan melakukan diskusi terlebih dahulu untuk melakukan kajian renovasi gedung parlemen tersebut.
Seperti diketahui, Sekretariat Jenderal DPR telah mengirimkan surat kepada Kementerian PUPR untuk menganalisa kondisi gedung DPR yang saat ini diklaimnya sudah tidak layak lagi.
"Sudah, suratnya sudah saya terima kemarin, sudah saya baca, saya sedang diskusi ke Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan) untuk melakukan audit yang lebih komprehensif dengan referensi di 2010 kemarin," kata Basuki di kantor Kementerian PUPR, Jumat 25 Agustus 2017.
Namun, Basuki masih akan menyelidiki kebenaran dari informasi yang berkembang itu. Ia akan memastikan berapa kebutuhan kapasitas dari gedung tersebut. Sebab, dengan desain yang lama, gedung parlemen hanya mampu menampung sebanyak 800 orang pegawai.
"Seperti yang selalu di media, pak Anton Sihombing (Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR) sampaikan, kebutuhan mereka sekarang sekitar 5.000 orang (pegawai) sekarang ini. Menurut desain, dulu 800 orang. Kita mau audit benar enggak itu," ujar dia.
Basuki pun mengatakan, akan membentuk tim khusus untuk mengaudit kelayakan gedung DPR tersebut yang mana tim itu akan dipimpin oleh Kepala Balitbang Kementerian PUPR.
"Lagi dibentuk timnya, karena suratnya baru kemarin saya terima. Pasti (harus ada tim khusus), ini kan saya harus hati-hati," kata dia.
Dari berbagai informasi yang dihimpun, DPR kembali mengajukan usulan anggaran sebesar Rp7,2 triliun untuk pengembangan gedung baru. Namun, hanya sebesar Rp5,7 triliun yang disepakati dalam pagu anggaran DPR RI 2018.
Proyek yang rencananya dimulai pada 2018 ini akan menggunakan skema tahun jamak, atau multiyears. (asp)
