- VIVA.co.id/Muhammad Yasir
VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menargetkan Indonesia mencapai swasembada garam pada 2019. Menurut dia, target ini dapat direalisasikan dengan menyelesaikan segala permasalahan yang ada.
Luhut menyebut bahwa target swasembada akan dilakukan lebih cepat ketimbang yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, yakni pada 2020.
"Tadi soal swasembada, saya minta lebih cepat lagi, kalau bisa 2019," kata Luhut usai rapat koordinasi terkait permasalahan garam nasional di kantornya, Senin 28 Agustus 2017.
Luhut mengatakan, kementerian dengan PT Garam telah melakukan inventarisasi ulang lahan garam yang ada di Tanah Air. Adapun potensinya mencapai 40 ribu hektare, atau lebih besar dari yang diketahui sebelumnya.
Sementara itu, berdasarkan laporan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Luhut menjelaskan bahwa kementerian akan menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan lahan yang memang perlu diselesaikan.
"Kita mau selesaikan dulu lahan-lahan yang belum selesai ditangani. Nah, itu kelihatannya bisa. Kalau itu bisa selesai tahun ini, kita bisa selesai 2019 (swasembada)," ujarnya.
Sebelumnya, Luhut mengungkapkan lahan potensial yang dihitung pemerintah hanya ditaksir mencapai 30 ribu hektare. Namun, saat ini dia optimistis lahan potensial garam bahkan bisa melebihi 40 ribu hektare.
"Tapi, masih ada potensi lebih dari itu, dengan 40 ribu hektare pun kita sudah oke. Jadi nanti kita bagi tiga, yang PT Garam sendiri, yang private sector (swasta) mungkin masuk, yang rakyat ini kita berdayakan supaya mereka bisa juga produksi, ya 100 ton lah per hektare. Karena kan rata-rata masih 70-80 ton. Karena peak-nya kan 120 ton, kita bikin lah rata-ratanya seratus itu sudah bagus" kata dia.
Garam Industri
Luhut menegaskan, swasembada garam yang dipatok pada 2019 tidak hanya untuk garam konsumsi, melainkan juga untuk garam industri. Ia menegaskan, Indonesia jangan mau jadi negara pengimpor terus.
"Kan sekarang ini yang banyak garam industri juga ya (diimpor). Kita mau itu jangan impor lagi, memang cost kita mahal, tapi beda Rp30 ya enggak masalah. Termasuk industri, harus bisa dong, masa negara sebesar ini enggak bisa, biar generasi muda jangan impor saja terus," tutur dia.
