- VIVA.co.id/Agus Rahmat
VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, persoalan negosiasi tentang divestasi saham antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia masih terus berjalan saat ini.
Darmin mengakui, ada aturan pemerintah yang tidak konsisten dalam kontrak karya dengan Freeport. Misalnya tentang cara alternatif pengambilan divestasi saham PT Freeport Indonesia melalui proses Initial Public Offering (IPO).
"Dahulu peraturan kita tidak konsisten di dalam kontrak, yang namanya divestasi itu enggak pernah dibilang bagian dari IPO. Sebenarnya yang namanya divestasi itu pernah ada PP (Peraturan Pemerintah) yang bilang IPO boleh tapi PP itu sudah dicabut," kata Darmin di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa 3 Oktober 2017.
Di satu sisi, Darmin mengatakan pihaknya juga terus mendorong agar perundingan antara pemerintah dan perusahaan asal paman sam itu cepat selesai. Pembentukan holding BUMN tambang untuk dapat mengambil divestasi saham Freeport pun dikatakannya merupakan salah satu solusi pendanaan pemerintah.
"Yang penting perundingannya harus selesai. Kalau soal bentuknya holding atau bagaimana, tapi kan kalian lihat. Pak Budi (Budi Gunadi Sadikin) sudah di Inalum (jadi Direktur Utama) itu bagian dari proses (pembentukan holding)," tuturnya.
Meski demikian Darmin menegaskan, menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan otoritas lainnya. Sehingga, kesepakatan antar kedua pihak bisa saling menguntungkan.
Freeport Indonesia Setor Rp 3,35 Triliun Bagian Daerah dari Keuntungan Bersih 2023
PT Freeport Indonesia (PTFI) menyetorkan sekitar Rp 3,35 triliun bagian daerah, atas keuntungan bersih PTFI di tahun 2023.
