- VIVA.co.id/M Ali Wafa
VIVA.co.id – Kekurangan dana dari proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek terus diupayakan solusinya oleh Kementerian Keuangan. Salah satunya dengan mencaplok dana proyek realokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan juga alokasi APBN-P 2017, yang masing-masing Rp2 triliun atau total Rp4 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, mengatakan Pemerintah memang bakal mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait tambahan pembiayaan untuk proyek LRT dalam bulan ini.
"Kalau di Kemenkeu ada PMN, yang realokasi (PMN) dari PT KAI itu yang Sumatera Barat kan Rp2 triliun, lalu APBN-P Rp2 triliun. Jadi kan sudah bisa dikeluarkan, PP-nya sudah bulan ini mengenai LRT dari APBNP Rp2 triliun dan realokasi Rp2 triliun," kata Mardiasmo usai rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin 9 Oktober 2017.
Ia melanjutkan, dalam rapat tersebut juga dibahas bagaimana penjaminan agar pinjaman tersebut layak secara keuangan. Hal ini tengah dihitung oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). "Sehingga antara subsidi, jaminan, perhitungan bunganya, semua jelas jaminan utangnya," kata dia.
Di tempat yang sama, Direktur Logistik dan Pengembangan PT KAI, Budi Noviantoro mengatakan bahwa pengembangan jalur kereta api di Trans Sumatera yang PMN-nya direalokasi itu, akan dikembangkan nantinya menggunakan anggaran perusahaan.
"Nanti kita pakai anggaran kita sendiri, gitu lho (untuk kereta trans Sumatera), tetap kita bantu, kita pakai anggaran sendiri aja untuk Sumatera lah, bertahap lah," ujar dia.
Sementara itu menambahkan, Direktur Keuangan PT KAI, Didiek Hartantyo mengatakan, bahwa pada biaya investasi LRT Jabodebek yang masih kurang akan diperoleh melalui sindikasi pinjaman perbankan. Adapun investasi total proyek LRT Jabodebek itu mencapai Rp27,5 triliun.
"Sisanya itu kita pinjam. Banknya ada Mandiri, BRI, BNI, SMI (Sarana Multi Infrastruktur), sama yang disebut Pak Luhut itu, BCA sama CIMB," katanya. (ren)
