- VIVA.co.id/ncicd.com
VIVA – Pemerintah mengakui pembangunan tanggul laut raksasa atau Tanggul Garuda di Teluk Jakarta tak sepenuhnya dibiayai oleh Negara. Sehingga, proyek tersebut mendapat bantuan dari pengusaha dengan pemberian konsesi atas pulau reklamasi.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan bantuan dari pengusaha reklamasi tersebut sebelumnya telah dimintai oleh Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yaitu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"(Tanggul raksasa) Jalan, kan dulu itu rupanya Pak Ahok itu minta 15 persen dari pengusaha-pengusaha yang di pulau. Itu angkanya Rp77,8 triliun itu untuk salah satu, danain itu," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 18 Oktober 2017.
Menurut Luhut, dana pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak cukup mendanai sepenuhnya proyek tanggul laut raksasa tersebut. Sebab, proyek tersebut menelan investasi yang sangat besar.
"Karena kalau dari APBN kan tidak akan kuat sendiri," katanya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek tanggul laut raksasa itu berjalan sangat lambat. Sejak dimulai pada 2014, baru lima kilometer tanggul pembatas pantai yang sudah dikerjakan. Itu pun masih di luar tanggul utama.
Tanggul pantai yang sudah dibuat terletak di sisi wilayah Muara Kamal, Pluit, dan Kalibaru. Pembangunan pun sempat dihentikan karena adanya pengkajian ulang proyek tersebut oleh Bappenas.
Pembangunan tanggul laut raksasa ini sendiri ditujukan untuk mencegah penurunan permukaan tanah, dan akan mencegah banjir rob di bibir pantai utara Jakarta. (ren)
