VIVAnews - Menteri Keuangan yang juga Plt Menteri Perekonomian Sri Mulyani Indrawati tidak berani memberikan usul keberadaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian apakah dalam periode mendatang masih diperlukan atau tidak.
Ia sebagai menteri perekonomian, selama masa tugas hanya bisa mengusulkan perbaikan hasil evaluasi yang telah ia lakukan.
"Tentang struktur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih ada atau tidak, diserahkan kepada presiden dan wakil presiden terpilih," kata Sri Mulyani di Lingkungan Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu kemarin, 14 Oktober 2009.
Pandangan dihapusnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini diusulkan banyak pengamat setelah terpilihnya Boediono sebagai wakil presiden.
Sebagai mantan menko perekonomian, Boediono tentu saja dianggap sudah sangat paham seluk beluk perekonomian. "Sehingga jabatan menko perekonomian itu bisa langsung dirangkap Boediono," kata ekonom Indef Fadil Hasan.
"Saya kira Presiden dan Wakil Presiden sudah sangat memahami konstalasi birokrasi yang ada."
Hasil rapat para menteri, Sri Mulyani mengatakan, hanya berbicara tentang substansi menyelesaikan masalah koordinasi.
Tentang personal dan pemilihan, itu hak Presiden. "Dia (Presiden) yang memahami Republik ini, jadi mereka pasti bisa memilih tim yang bisa untuk menjalankan program itu," katanya. "Yang penting track record. Sebaiknya, menunggu dengan sabar."
hadi.suprapto@vivanews.com
Iran Berhasil Tangkis Serangan Israel
Meskipun beberapa laporan media mengatakan bahwa rudal telah ditembakkan, Iran mengatakan bahwa mereka telah berhasil menangkis dan menembak jatuh beberapa drone tetapi "
