Pemerintah Hanya Mampu Biayai 13% Investasi
VIVAnews - Kadin Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi lima tahun mendatang rata-rata hanya berkisar 6,3 - 6,9 persen. Dalam mencapai angka pertumbuhan demikian, pemerintah terkendala keterbatasan investasi terutama dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
"Pemerintah hanya mampu biayai 13 persen dari APBN yang sebesar Rp 1.000 triliun," kata Ketua Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kadin Indonesia Faisal Basri di Jakarta, baru-baru ini.
Dengan demikian, dia menambahkan, satu-satunya jalan pemerintah mengandalkan sektor swasta baik domestik maupun asing.
"Jadi salah satu daya tarik Indonesia pada masa mendatang, karena perusahaan asing makin banyak menatap pasar domestik besar, infrastruktur harus cukup, listrik memadai, dan pelabuhan tidak padat," ujarnya.
Prosentase belanja modal (capital expenditure) pemerintah bisa meningkat jika rasio pajak naik. "Capex cuma segitu, tidak termasuk investasi dari BUMN. Pemerintah punya keterbatasan untuk bisa membiayai langsung maka perlu skim-skim seperti public private partnership," ujar Faisal.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan, dan Sistem Fiskal Hariyadi B Sukamdani menjelaskan, peningkatan rasio pajak bisa dilakukan jika dibuat aturan yang kondusif.
"Saya usulkan untuk memunculkan kembali tax amnesti yang diikuti dengan tarif pajak yang kompetitif yakni sekitar 25 persen," kata Hariyadi.
hadi.suprapto@vivanews.com
Batalkan Aksi Relawan Turun ke Jalan Jelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Prabowo Tuai Pujian
Menurut Sekjen AMMI Arip Nurahman, langkah dilakukan Prabowo ini, agar menjaga situasi tetap kondusif serta menghindari terjadinya perpecahan diantara sesama anak bangsa.
