- ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Pemerintah terus berkomitmen untuk mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dengan target bauran energi 23 persen pada 2025. Namun, upaya tersebut diakui masih terkendala berbagai hal.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, mengungkapkan, kendala yang pertama dan utama adalah dari sisi pendanaan. Bunga bank yang ditetapkan bagi pengusaha EBT masih sangat tinggi.
"Bunga bank kalau dari luar negeri di bawah lima persen, kalau di dalam negeri masih 10-12 persen," kata Arcandra di acara Pertamina Energy Forum (PEF), di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu 13 Desember 2017.
Namun, dia melanjutkan, pengusaha dalam negeri juga harus berhati-hati dan pintar-pintar dengan persyaratan yang diberikan oleh bank luar negeri pemberi pinjaman, yang cenderung mempersulit pengusaha. Dia pun berharap pengusaha dalam negeri mampu mengoptimalkan penggunaan dana sendiri terlebih dahulu.
"Tapi secara garis besar, kami berharap cara pendanaan ini, kami challenge (pengusaha). Dan Alhamdulillah sudah tahun 1970-an kami tanda tangan PPA (Power Purchase Agreement) pembangkit (listrik) energi terbarukan," kata dia.
Untuk itu, Arcandra akan mengupayakan solusi agar pendanaan yang lebih murah bagi pengembang EBT. Ia pun menantang seluruh pengusaha pengembang pembangkit listrik dari EBT yang telah menandatangani PPA dapat menjadi dana murah seiring pemerintah mencarikan solusinya.
"Solusi untuk mendapatkan dana murah, tadi saya menyampaikan ada beberapa lender dari luar negeri. Memang ada persyaratan yang harus dipenuhi, makanya ini ada enggak syarat yang bisa dilakukan pengembang EBT dengan bunga rendah," kata dia.
PLN Dapat Komitmen Hibah dari AS untuk Studi Pengembangan Mini-Grid EBT Daerah 3T di Indonesia Timur
PT PLN (Persero) mendapat dana hibah senilai sekitar USD 1 juta dari Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat atau The United States Trade and Development Agency
