- ANTARA/Septianda Perdana
VIVA – Ekonomi Indonesia pada 2017, diperkirakan tumbuh sebesar 5,1 persen dan kembali naik menjadi 5,3 persen pada 2018. Hal itu didorong pertumbuhan investasi, pemulihan konsumsi lebih lanjut dan naiknya belanja pemerintah.
Dikutip dari laporan Indonesia Economic Quarterly edisi Desember 2017, yang dikeluarkan Bank Dunia, disebutkan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi itu, tentunya belanja pemerintah yang efektif penting bagi pembangunan.
Untuk Indonesia, lebih dari setengah dari total belanja pemerintah sudah diberikan kepada Pemerintah Daerah. Di mana, 38 persen dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota dan 15 persen oleh Pemerintah Provinsi.
Kondisi tersebut, lanjut Bank Dunia, tentunya harus menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah untuk bisa menyediakan layanan dasar, terutama dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur daerah.
Sejak 2000, desentralisasi telah meningkatkan peluang terjadinya solusi lokal bagi masalah lokal. Lalu, akses layanan umum naik dalam 15 tahun terakhir melalui desentralisasi, namun capaiannya antarpemerintah daerah bervariasi.
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Frederico Gil Sander mengungkapkan, dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah, tentunya perlu meningkatkan sejumlah kebijakan yaitu tiga 'i'.
Pertama, insentif agar lebih baik dalam memakai sumber daya dari pemerintah pusat. Kedua, informasi yang lebih banyak kepada masyarakat dan pemerintah pusat untuk memantau kinerja pemerintah daerah.
"Dan ketiga, interaksi antara masyarakat dan dunia usaha dengan pemerintah daerah, serta penyedia layanan untuk menuntut mutu yang lebih baik," ujar Sander dalam keterangan tertulisnya, Kamis 14 Desember 2017.
Seperti diketahui, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018, total belanja negara mencapai Rp2.220,7 triliun, di mana sebanyak Rp1.454,5 triliun digunakan untuk belanja pemerintah pusat dan Rp766,2 triliun digunakan untuk transfer ke daerah, serta dana desa.
