- ANTARA Foto/Risky Andrianto
VIVA – Hingga November 2017, pembangunan infrastruktur yang masuk Proyek Strategis Nasional telah selesai sebanyak empat proyek. Sementara, 147 proyek tahap konstruksi, sembilan proyek tahap transaksi dan 87 proses tahap penyiapan.
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan sejumlah proyek tersebut masuk dalam 245 proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurut dia, dari total PSN tersebut pemerintah kemudian telah menyeleksi 37 proyek prioritas dengan total nilai Rp2.344 triliun. Proyek itu kemudian dipantau oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
“PSN terdiri dari 245 proyek yang mencakup 15 sektor infrastruktur. Selain itu, juga ada dua program, yaitu program ketenagalistrikan dan program industri pesawat terbang,” kata Wahyu dalam keterangan tertulisnya, Kamis 14 Desember 2017 .
Ia menuturkan, dalam mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur PSN, pemerintah telah melakukan beberapa reformasi mulai dari reformasi fiskal, reformasi institusi, dan reformasi kebijakan.
Dari sisi reformasi fiskal, pemerintah menyiapkan fasilitas Project Development Facilty (PDF) untuk tahap penyiapan proyek, Viability Gap Fund (VGF) dan Availability Payment (AP) untuk tahap proses lelang, serta dana tanah bergulir untuk tahap konstruksi.
"Hal tersebut untuk mendukung kelayakan proyek infrastruktur dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha)," ujarnya.
Sementara dalam rangka reformasi institusi, pemerintah membentuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Badan Layanan Umum (BLU) LMAN memiliki tugas menyediakan anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan tanah bagi proyek infrastruktur yang termasuk dalam daftar PSN.
Selain itu, pemerintah juga mendirikan PT Sarana Multi Infrastruktur, yang tugasnya mendukung agenda infrastruktur Pemerintah melalui kemitraan dengan lembaga keuangan swasta dan/atau multilateral dalam proyek KPBU.
Kemudian, sebagai bentuk reformasi kebijakan, pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE). Dari total 16 paket, 10 diantaranya secara spesifik dibuat untuk mendorong penyediaan infrastruktur.
