- VIVAnews/Tri Saputro
VIVA – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memprediksi momen Pilkada serentak pada tahun 2018 tidak memberi efek memuaskan dari sektor konsumsi lembaga non profit rumah tangga.
"Kalau pilkada mungkin 5 sampai 10 persen (peningkatan konsumsi)," ujar Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Selasa, 9 Januari 2018.
Menurut Bambang, biasanya konsumsi lembaga non profit rumah tangga baru akan memberikan dampak ekonomi pada masa pemilihan presiden atau DPR/DPRD.
"Lebih besar dari Pileg dan Pilpres. Yang saya ingat tahun-tahun pemilihan konsumsi non rumah tangga bisa 15-20 persen," ujarnya.
Tahun lalu, pada pilkada serentak sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyebutkan jika tidak ada pengaruh signifikan dari Pilkada serentak 2017 yang diikuti 101 daerah.
"Ukurannya kecil. Proporsi kepada Indonesia tidak besar," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo.
Pemerintah Indonesia sebelumnya memang telah mematok target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 berada di kisaran 5,3 hingga 5,4 persen.
Namun demikian, proyeksi itu dinilai terlalu optimistis. Sebab, pemerintah belum bisa memulihkan daya beli masyarakat dan menarik investasi langsung.
Atas itu, tahun politik di 2018 atau 2019, akan menjadi ancaman untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi jika tidak disikapi. "Jika pemerintah tidak mampu menjawab kedua tantangan tersebut maka besar kemungkinan perekonomian nasional akan hanya tumbuh 4,9 persen," ujar Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto.
