Kenaikan Harga Beras Bisa Berdampak terhadap Inflasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.
Sumber :
  • Chandra Gian Asmara/VIVA.co.id

VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kebijakan impor beras dari Kementerian Perdagangan merupakan langkah tersendiri untuk menurunkan harga beras yang mulai tinggi.

Mendag Zulhas Buka-bukaan Penyebab Harga Beras Naik di Depan DPR

Menurut dia, kenaikan harga beras memang perlu diatasi karena akan berdampak kepada lonjakan inflasi. Darmin menjelaskan, jika harga beras masih tinggi hingga akhir bulan akan berdampak besar pada inflasi bulan ini.

Namun, data secara riil tentunya masih tunggu laporan bulanan dari Badan Pusat Statistik.

Bobby Nasution Klaim Harga Beras di Kota Medan Turun

"Pengaruhnya ke inflasi iya. Tapi bagaimana pengaruhnya harus kita tunggu nanti akhir bulan. Kalau harganya membaik di akhir bulan, tidak banyak pengaruhnya. Begitu juga sebaliknya," kata Darmin, Jumat malam, 12 Januari 2018.

Untuk itulah, sambung dia, pemerintah mengambil langkah-langkah menurunkan harga. Mulai dari operasi pasar, pembagian beras sejahtera, hingga kebijakan impor yang baru ini dikeluarkan Kemendag dengan kuota 500 ribu ton.

300 Ribu Ton Beras Impor dari Thailand dan Pakistan OTW RI Jelang Ramadhan

"Ya, kami sedang mengambil langkah-langkah supaya harganya tidak bertahan (tinggi). Hari ini pun sebenarnya sudah mulai ada pengaruh," jelas dia.

Kendati demikian, mengenai kebijakan Kementerian Perdagangan yang menerapkan impor 500 ribu ton untuk jenis beras tertentu ini merupakan kebijakan yang diambil melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

"Kalau substansinya tanya ke Mendag (Enggartiasto Lukita). Kita tadi di tempat kita Mendag laporkan bahwa akan dilakukan impor beras berdasarkan Permendag, yaitu melalui impor beras khusus," paparnya.

Sementara itu, mengenai data produksi beras dan pangan lain yang berubah-ubah, Darmin mengatakan pihaknya terus mencarikan solusi.

Saat ini pemerintah sedang merencanakan adanya kebijakan one map policy yang akan diluncurkan pada 18 Agustus 2018.

"Semua data mengenai apa pun di pemerintah harus menggunakan basis yang sama. Petanya ada, termasuk sawah," kata Darmin. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya