VIVAnews - Parlemen Honduras memutuskan tidak mengembalikan sisa masa pemerintahan kepada Presiden terguling Honduras Manuel Zelaya. Padahal Zelaya masih memiliki sisa waktu selama dua bulan sebelum pelantikan presiden terpilih Porfirio Lobo 28 Januari 2010 mendatang.
Pemungutan suara anggota kongres Honduras Rabu, 2 Desember waktu setempat menghasilkan keputusan 111 anggota menolak mengembalikan kekuasaan Zelaya. Padahal dari 125 anggota parlemen Honduras, sebagian besar berasal dari partai Zelaya, Partai Liberal yang tidak menginginkan perubahan konstitusi Honduras.
Zelaya yang menonton proses pemungutan suara dari Kedutaan Brazil menyatakan tidak akan menerima kekuasaannya kembali walaupun diminta. Presiden yang digulingkan dari kekuasaannya Juni 2009 lalu menambahkan keputusan itu berarti mengesahkan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. "Honduras tidak taat hukum," katanya.
Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama dan beberapa negara Amerika latin lainnya mendesak parlemen untuk mengembalikan kekuasaan Zelaya. Akibat kudeta ini, AS mengajak dunia memboikot hubungan diplomasi dan menahan bantuan luar negeri kepada Honduras.
Parlemen Honduras berpendapat mereka melakukan hal yang benar saat melakukan pemungutan suara untuk menggulingkan Zelaya karena mengabaikan perintah Mahkamah Agung Honduras agar membatalkan referendum untuk mengubah konstitusi. Beberapa jam sebelumnya, sejumlah tentara mengepung kediaman Zelaya dan mengusir presiden itu ke luar negeri sebelum akhirnya dijamin kedutaan Brazil di Honduras.
Pesaing Zelaya menudingnya mencoba mempertahankan kekuasaannya dengan melarang pelaksanaan pemilu presiden seperti yang dilakukan mitranya Hugo Chaves di Venezuela. Namun Zelaya membantah tuduhan itu. Mahkamah Agung dan tiga institusi Honduras menyampaikan rekomendasi kepada parlemen agar Zelaya tidak kembali memgang kekuasaan. Karena jika kembali memimpin, dikhawatirkan Zelaya akan menghadapi kekuasaan massa dan bentrokan dengan golongan lainnya. (AP)
KPK Siap Dampingi Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran dari Potensi Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengatakan bakal memonitor program makan siang gratis yang jadi agenda prioritas pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka
