VIVAnews - Amerika Serikat (AS) memunculkan wacana mencabut larangan pemberian pelatihan bagi unit elit militer Indonesia, Kopassus (Komando Pasukan Khusus). Wacana itu muncul bersamaan dengan rencana kunjungan Presiden Barack Obama ke Indonesia dalam beberapa pekan mendatang.
Demikian ungkap surat kabar AS, The Washington Post, 3 Maret 2010. Larangan pelatihan yang telah berlangsung selama 12 tahun itu diberlakukan setelah beberapa anggota Kopassus terkait dengan tindak kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan penculikan aktivis beberapa waktu lampau.
Namun, AS berencana melakukan uji coba program pelatihan bagi prajurit-prajurit muda Kopassus. Menurut informasi dari beberapa sumber yang dihimpun Washington Post, empat petinggi Koppasus - termasuk Komandan Jenderal Mayjen TNI Lodewijk Paulus - tengah berada di Washington untuk mendiskusikan proposal itu.
"Detailnya sedang dibicarakan," kata seorang juru bicara Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC.
"Ini adalah sinyal yang sangat baik," kata Ernie Bower, pakar mengenai Asia Tenggara dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengomentari kehadiran delegasi Kopassus di AS. "Sangat mengagumkan mereka ada di sini," lanjut Bower.
Setelah pertemuan dengan Panglima Militer AS Kawasan Pasifik, Marsekal Robert F. Willard, di Jakarta bulan lalu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro optimistis bahwa kolaborasi antara AS dan Kopassus bisa dilanjutkan kembali.
Kerjasama militer bilateral mulai dibuka kembali pada pemerintahan Presiden George W. Bush pada 2005. Namun, kerjasama itu masih terbatas di sektor-sektor tertentu dan bukan termasuk pelatihan untuk Kopassus.
Pasalnya, di bawah peraturan dari Senat tahun 1997, yang disebut Leahy Law, AS dilarang memberikan pelatihan bagi unit militer asing yang memiliki sejarah pelanggaran HAM, kecuali mereka yang bertanggung jawab dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut diproses secara hukum.
Menurut sumber, pemerintah Obama berusaha untuk mengakalinya dengan memberikan pelatihan dan latihan gabungan hanya untuk prajurit-prajurit Kopassus yang, karena faktor usia, tidak terlibat dalam pelanggaran unit militer itu sebelumnya.
Saat ini Australia, salah satu sekutu terdekat AS di Pasifik, sudah membuka program bagi prajurit-prajurit Kopassus. Pelatihan antara lain berupa penghormatan HAM.
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
