- AP Photo/Greg Baker
VIVAnews - Partai Demokratik Jepang (DPJ), yang tengah berkuasa di Negeri Matahari Terbit itu, mengalami pukulan hebat. Pasalnya, partai pimpinan Perdana Menteri Naoto Kan itu sudah diperkirakan kalah telak dalam pemilihan umum untuk anggota parlemen Majelis Tinggi, Minggu 11 Juli 2010.
Menurut pengamat, kekalahan DPJ itu terkait dengan rencana pemerintah untuk menaikkan pajak penjualan. Kebijakan demikian termasuk sangat tidak populer saat Jepang tengah menjalani pemulihan ekonomi dari resesi keuangan global.
Kan sudah mengakui kesalahan itu. "Hasil pemilu masih jauh dari tujuan yang kami tetapkan. Saya yakin bahwa penyebab dari munculnya hasil itu terkait dengan pendekatan saya atas isu pajak penjualan. Sebelumnya, tidak ada penjelasan yang cukup atas hal itu," kata Kan.
Berdasarkan survei (exit poll) dari kalangan media Jepang atas para pemilih, DPJ diperkirakan hanya memenangkan 44 kursi di majelis tinggi parlemen. Sebaliknya, kubu aliansi oposisi yang dipimpin Partai Demokratik Liberal (LDP) dijagokan berhasil meraih 51 kursi.
Di Jepang, exit poll dari media massa memiliki tingkat akurasi yang baik dan tidak jauh beda dengan hasil resmi, yang akan diumumkan Senin, 12 Juli 2010. Bila demikian, DPJ gagal mencapai target, yaitu 54 kursi.
Hasil pemilihan itu menunjukkan opini Jepang yang menolak proposal DPJ untuk menaikkan pajak. Padahal, rencana kenaikan pajak merupakan upaya pemerintahan Jepang pimpinan DPJ, yang belum berjalan selama setahun, untuk mencegah agar negara ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut tidak mengalami krisis utang.
Kekalahan tersebut membuat posisi Kan rapuh terhadap tantangan dari dalam partainya sendiri. Selain itu, rencana Kan untuk mengatasi masalah utang negara makin rumit. Padahal, dia baru beberapa pekan menggantikan Yukio Hatoyama, yang terpaksa mundur sebagai pemimpin DPJ sekaligus PM karena gagal memenuhi janji semasa kampanye untuk memindahkan pangkalan militer AS di Okinawa.
Dengan tingkat belanja publik sebesar dua kali lipat dari Produk Domestik Bruto (GDP), Jepang mencoba mengelola utang menumpuk mereka. Pemerintah Jepang juga berusaha mengatasi tingginya tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan.
Kan telah memperingatkan bahwa Jepang bisa mengalami krisis seperti yang dialami Yunani bila finansial Negeri Matahari Terbit itu tidak diatur dan dikelola. Salah satu cara mengatur utang adalah dengan menaikkan pajak penjualan.
Namun, kekalahan ini mengindikasikan bahwa para pemungut suara menolak solusi tersebut, sehingga menyulitkan pemerintah Jepang untuk menghidupkan kembali perekonomian secara efektif.
"Saya kira Demokrat kalah dalam pemilihan karena satu alasan. Keliru kalau harus menaikkan pajak konsumsi nasional di saat kondisi ekonomi sangat buruk dan rakyat menderita," kata Shigeru Sugawara, 60 tahun, seorang manajer gedung apartemen di Tokyo.
Pemilihan tersebut dilihat sebagai referendum atas kepemimpinan DPJ selama sepuluh bulan terakhir. Kan, yang baru bulan lalu menjabat sebagai PM, telah mengatakan bahwa dia tidak akan mengundurkan diri. (Associated Press) (hs)
Kunci Pelita Jaya Bekap Prawira Bandung dan Lolos Putaran Final BCL Asia
Pelita Jaya Bakrie Jakarta berhasil memastikan timet le putaran final Basketball Champions League (BCL) Asia 2024. Hal tersebut usai mereka menekuk Prawira Harum Bandung
