- AP Photo/Heng Sinith
VIVAnews - Pemerintah Thailand menegaskan pergolakan di sejumlah provinsi kawasan selatan Negeri Gajah Putih adalah masalah dalam negeri. Thailand tidak ingin ada pihak-pihak yang berupaya membawa pergolakan itu menjadi masalah internasional. Demikian menurut Perdana Menteri Thailand, Abhisit Vejjajiva.
"Isu-isu yang terjadi di provinsi kawasan selatan sepenuhnya urusan dalam negeri Thailand. Perhatian atas situasi di kawasan Selatan adalah salah satu dari prioritas nasional kami," kata Abhisit dalam pertemuan khusus dengan sejumlah wartawan asing, termasuk VIVAnews dari Indonesia, di Bangkok, Senin 19 Juli 2010.
Bersama sejumlah wartawan dari negara lain, VIVAnews memenuhi undangan dari Pemerintah Thailand meninjau secara langsung situasi di Bangkok selama beberapa hari. Selain itu, para jurnalis juga diajak untuk meninjau dari dekat tiga provinsi di Thailand bagian selatan - Songkhla, Pattani, dan Narathiwat - yang sempat bergejolak.
Abhisit mengatakan segala masalah di kawasan Selatan diselesaikan antara pemerintah dengan berbagai elemen, dan masyarakat setempat. Pernyataan Abhisit ini terkait atas besarnya perhatian media dan masyarakat internasional atas situasi di sejumlah provinsi di Thailand bagian selatan.
Sejumlah provinsi, di antaranya Pattani, Yala, dan Narathiwat, beberapa waktu lampau dicekam sejumlah serangan teror - baik berupa serangan bersenjata maupun bom - dari pihak-pihak yang tidak puas dengan pemerintah pusat. Mayoritas penduduk di provinsi-provinsi kawasan selatan itu memiliki budaya yang berbeda dari kebanyakan rakyat Thailand.
Penduduk wilayah yang berbatasan dengan Malaysia itu mayoritas beragama Muslim (75 persen) dan 24 persen beragama Budha. Mengenai isu keamanan, Abhisit mengungkapkan pemerintahnya menjamin keamanan bagi penduduk setempat dengan tetap menegakkan proses hukum dan keadilan. "Pemerintah bertekad mengendalikan situasi melalui cara-cara damai. Ini sesuai arahan Raja (Bhumibol Adulyadej) agar kita bisa 'memahami, mendekati, dan membangun,'" kata Abhisit.
Maka, selain menjamin stabilitas keamanan, pemerintah juga memberi perhatian atas pembangunan ekonomi dan pendidikan. Selain membentuk Komisi Pembangunan Kawasan Khusus di Lima Provinsi Selatan - yang diketuai oleh Perdana Menteri - Thailand juga menganggarkan US$2 juta dolar untuk program pembangunan di provinsi-provinsi itu selama periode 2009-2012.
Pejabat Senior Kementrian Luar Negeri Thailand untuk Isu-isu Internasional, Isorn Pocmontri, mengungkapkan masyarakat internasional - terutama di lingkungan negara-negara Muslim - menyatakan dukungan bagi Thailand mengatasi isu keamanan dan pembangunan di kawasan Selatan sebagai masalah dalam negeri. "Dalam pertemuan Organisasi Konferensi Islam yang terakhir, mereka memahami posisi Thailand atas isu di kawasan Selatan," kata Isorn.
Dia menyatakan ada pihak-pihak eksternal yang ingin membawa masalah di selatan sebagai isu internasional. "Namun kami tidak ingin membiarkan hal itu terwujud," kata Isorn.(np)
Pengakuan TikToker Galih Loss Soal Video Diduga Menistakan Agama: Saya Menyesali Semua
Galih Loss menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh umat muslim atas konten yang dibuatnya.
