RI Antisipasi Isu Myanmar di KTT ASEM

Solidaritas untuk Aung San Suu Kyi
Sumber :
  • VIVAnews/Tri Saputro

VIVAnews - Salah satu topik yang akan dibahas pada Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) para pemimpin Asia dan Eropa (ASEM) di Brussels awal Oktober mendatang adalah isu demokratisasi di Myanmar. Sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia mempunyai peran khusus dalam hubungannya dengan Myanmar dan mempunyai pendekatan yang jauh berbeda dengan negara-negara Eropa.

Direktur Kerjasama Intra Kawasan Amerika dan Eropa dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, Dian Wirengjurit, mengatakan isu demokratisasi Myanmar selalu menjadi agenda dalam semua forum internasional. Maka, pertemuan ASEM di ibukota Belgia itu, 4-5 Oktober 2010, kemungkinan juga kembali membahas perkembangan di negara Asia Tenggara tersebut. 

Negara-negara Barat, terutama di Eropa, selalu mengritik junta militer Myanmar, yang belum menunjukkan itikad untuk menjunjung demokrasi kendati akhir tahun ini mereka akan menyelenggarakan pemilu pertama dalam dua dekade terakhir. Buktinya, junta tidak mengizinkan tokoh demokrasi, Aung San Suu Kyi, yang menjadi tahanan rumah atas kejahatan yang tidak ia lakukan.

Namun Asia, termasuk Indonesia, mempunyai penyelesaian yang berbeda atas isu itu. Hal inilah yang akan ditemukan solusinya dalam pertemuan ASEM nanti.

“Bedanya kita dengan Eropa, Indonesia mempunyai pendekatan yang konstruktif, yaitu dengan dialog. Sementara Eropa dan Amerika hanya memberikan sanksi dan sanksi lagi,” ujar Wirengjurit dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa 21 September 2010.

Menurut Wirengjurit, kedekatan hubungan antara pemerintah Indonesia dan junta Myanmar dikarenakan adanya persamaan pengalaman. Ditambah lagi posisi geografis yang menjadikan Myanmar dan Indonesia berada dalam rumpun yang sama.

“Myanmar dan Indonesia saling memahami satu sama lain,” ujar Wirengjurit. Sikap Indonesia terhadap isu demokratisasi di Myanmar tidak diperlihatkan melalui sanksi-sanksi yang memberatkan, namun melalui dialog dan perundingan.

Perbedaan sikap antara Eropa dan Asia dalam melihat isu demokratisasi di Myanmar terlihat jelas. Myanmar sebagai salah satu negara anggota ASEAN selama ini tidak menerima sanksi dari ASEAN. Namun, Myanmar telah menerima serangan sanksi keuangan dan boikot visa dari Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Sanksi ini diberikan karena Myanmar dinilai telah melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan menodai proses demokrasi. (umi)

Ketahui Manfaat dan Risiko Saham Blue Chip, Dapatkan Dividen yang Konsisten
Penumpang bus dari terminal Batoh, Banda Aceh. VIVA/Dani Randi

Arus Mudik di Aceh Diprediksi Meningkat 9 Persen pada 2024

Pergerakan arus mudik hari raya Idul Fitri Tahun 2024 di Provinsi Aceh diprediksi mengalami peningkatan dibanding tahun lalu.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024