- Agromedia
VIVAnews - Aturan antikorupsi baru yang akan diberlakukan untuk polisi di negara bagian Queensland, Australia, tak hanya melarang polisi menerima gratifikasi berupa uang, tapi bahkan juga mengharamkan mereka untuk menerima sekadar donat dan burger gratis atau dengan harga diskon sekalipun.
Kepolisian Queensland atau Queensland Police Service baru mulai memberlakukan aturan itu pada 1 Juni 2011 mendatang. Namun, para petugas mulai dibiasakan dengan aturan baru itu mulai sekarang.
Tak cuma itu, polisi di wilayah itu juga dilarang menerima minuman beralkohol gratis di bar yang masuk dalam yurisdiksinya. Mereka juga tak dibolehkan memberi tumpangan pada teman saat mengendarai mobil dinas polisi.
Penerapan aturan ketat antigratifikasi ini adalah tindak lanjut dari temuan Komisi Kriminal dan Pelanggaran, bahwa sejumlah anggota kepolisian Gold Coast diduga telah memberi keistimewaan pada pegawai klab malam yang memberi mereka minuman gratis dan membebaskan uang masuk. Hasil investigasi lanjutan menemukan femonena itu merupakan masalah sistemik yang harus dituntaskan.
Aturan yang berlaku saat ini mengizinkan polisi mendapat diskon hingga 50 persen di sejumlah gerai makanan cepat saji seperti McDonalds, KFC, Hungry Jacks, Subway, Coffee Club, Gloria Jeans, dan beberapa lainnya.
Selain berbagai larangan di atas, anggota kepolisian Queensland juga bakal diharuskan mengumumkan hadiah yang mereka terima senilai $20 (sekitar Rp180 ribu) atau lebih.
Serikat polisi menyatakan mendukung larangan tersebut dan akan berupaya membantu para anggotanya untuk mengurangi dampak dari aturan ini terhadap mereka. Salah satunya, serikat akan mencetak kartu-belanja bagi 10 ribu anggotanya yang kira-kira akan memberikan berbagai diskon yang bakal dilarang itu.
Ketua Serikat Kepolisian Queensland, Ian Leavers membantah kartu-belanja itu bermasalah. "Diskon semacam ini juga diberikan untuk anggota organisasi-organisasi lain, seperti Asosiasi Pengacara, dengan mekanisme yang persis sama seperti yang kami jalankan," kata dia.
Aturan baru pelarangan gratifikasi ini dipuji ahli etika kepolisian dari Griffith University, Professor Tim Prenzler. "Gratifikasi adalah soal penyuapan terhadap polisi dan karena itu mereka sekarang ditawarkan untuk diberikan," kata Prezel. "Kami tahu hal itu dari hasil survei dan interview."
Prenzler meminta kartu belanja yang dicetak persatuan polisi hanya bisa digunakan jika polisi yang bersangkutan sedang tidak bertugas atau tidak berseragam.
Studi sebelumnya menunjukkan publik menentang gratifikasi pada polisi, karena mereka merasa ada perlakuan pilih kasih dari penegak hukum gara-gara praktek itu.
Tak hanya di Queensland, Kepolisian New York baru-baru ini juga melarang semua gratifikasi, dalam bentuk apapun. Bagaimana dengan Indonesia? (sumber: news.com.au)
MK Sebut Sidang Sengketa Pileg Dimulai 29 April 2024
Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk calon anggota legislatif atau sengketa Pileg 2024 bakal dimulai 29 April 2024.
