- AP Photo
VIVAnews - Konflik di Libya semakin hari semakin politis. Terbukti dengan tindakan jaksa utama dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), Luis Moreno-Ocampo, mencari pembenaran penangkapan pemimpin Libya Kolonel Muammar Khadafi serta dua orang lain terkait kejahatan kemanusiaan. Selain itu, Rusia dan Amerika Serikat mengambil posisi berlawanan terhadap strategi Pakta Pertahanan Atlantik utara (NATO). Bagaimana konflik Libya sebenarnya berkembang? Apakah NATO tetap mempertahankan kebijakannya?
Laman International Business Times melaporkan, konflik di negara itu tampaknya menjadi stagnan. Saat tentara pemberontak gagal memanfaatkan keuntungan dari luas wilayah kekuasaannya, beberapa pengamat sejutu bahwa konflik tersebut dalam beberapa minggu terakhir menemui jalan buntu. Bahkan berita pasukan pemberontak saat ini telah menguasai kota barat Misrata, tidak mengubah fakta bahwa Khadafi masih berkuasa dan masih memiliki pendukung.
Menteri Pertahanan Inggris, Liam Fox, menolak keras bahwa ide keikutsertaan negara koalisi dalam pengiriman pasukan militer menemui jalan buntu. "Hal ini sangat penting. Bahwa kita tidak memberikan tanda-tanda bimbang dalam resolusi kami," ujarnya.
Meskipun tampak baik di permukaan, namun di baliknya pasukan koalisi khawatir dengan lamanya durasi kampanye.
Internasional Pecah
Amerika Serikat jelas ingin pro-aktif mengadopsi kampanye anti-Khadafi. Terlihat dari penyataan Prof Tony Cordesman dari Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington yang mengatakan misi ini bisa berhasil jika Khadafi dan rezimnya menjadi target utama. "Mereka harus dilengserkan dari kekuasaan pemerintahan," katanya.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov tampaknya menunjukkan bahwa dengan menargetkan pemimpin Libya Khadafi adalah sesuatu yang 'berlebihan'. "Koalisi pada dasarnya bertugas mewujudkan rezim perubahan di Libya," katanya.
Moskow berpendapat bahwa koalisi selama ini hanya mendukung satu pihak dalam konflik. "Hanya ada satu jalan keluar, yakni dengan gencatan senjata segera mungkin, seperti yang Rusia telah usulkan pada Dewan Keamanan. Kemudian mencari solusi melalui mediasi," tambahnya.
Kekerasan di Libya, yang dimulai pada pertengahan Februari, telah merenggut ribuan nyawa, dan tampaknya konflik masih jauh dari selesai. (adi)
Alasan PDIP Absen saat Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wapres Terpilih
PDIP tak hadir dalam acara penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 yang digelar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Rabu, 24 April 2024.
