VIVAnews - Pemerintah pemberontak di Libya mulai merundingkan susunan pemerintahan baru menggantikan pemerintah Moammar Khadafi. Namun, upaya mereka gagal setelah adanya ketidaksepakatan antar anggota.
Dilansir dari laman Aljazeera, Senin 19 September 2011, seharusnya menteri baru yang bertanggung jawab atas masalah luar negeri dan dalam negeri sudah ditunjuk oleh Perdana Menteri Sementara Dewan Transisi Nasional (NTC), Mahmoud Jibril. Namun usaha itu kandas setelah permohonannya tidak disetujui oleh seluruh anggota parlemen NTC.
"Kami mengadakan pertemuan dengan NTC dalam rangka membentuk kabinet baru. Kami telah menyetujui beberapa portofolio, namun masih memiliki beberapa lagi untuk didiskusikan," kata Jibril pada Minggu 18 September 2011.
Latar belakang Jibril sebagai salah satu pejabat rezim Khadafi membuatnya kurang mampu merangkul kelompok penentang Khadafi yang lainnya. Hal ini disebut-sebut penyebab gagalnya upaya penyusunan kabinet baru. Namun demikian, posisinya sebagai Perdana Menteri Sementara tetap akan dipertahankan.
Rencananya, kabinet baru ini akan terdiri dari 36 anggota yang mewakili wilayah yang berbeda di Libya. Walaupun sangat sadar akan banyaknya hambatan yang akan dihadapi pada pemerintahan pasca-Khadafi, namun NTC mengerti keinginan rakyat yang menginginkan sosok pemimpin baru yang tidak berafiliasi dengan rezim Khadafi.
Sempat muncul perbedaan pendapat terkait perlu atau tidaknya dibentuk pemerintahan transisi sebelum deklarasi kemerdekaan Libya baru. NTC telah menyusun rancangan undang-undang dan pemilu baru untuk periode 20 bulan, yang akan disahkan begitu deklarasi pemerintahan baru terbentuk. (eh)
Siapkan Tenaga Kerja yang Kompeten, Kemnaker Ajak Jepang Investasi Pelatihan Bahasa
Kemnaker mengajak pemberi kerja Jepang untuk berinvestasi dalam memberikan pelatihan bahasa Jepang bagi kandidat SSW Indonesia.
