Revolusi 100 Tahun Lalu Membuat Kami Maju
- VIVAnews / Renne Kawilarang
VIVAnews - Bagi bangsa China dimanapun berada, 10 Oktober 1911 merupakan momen bersejarah karena dimulainya revolusi menumbangkan Kekaisaran Tiongkok, yang telah memerintah selama 2.000 tahun. Dipimpin Dr. Sun Yat-sen, China akhirnya berganti bentuk dari monarki absolut menjadi republik.
Bagi Taiwan, Revolusi 1911 menjadi hari lahir negara mereka, yang bernama resmi Republik China. Menurut Perwakilan Taiwan untuk Indonesia, Andrew Hsia, peringatan kali ini begitu spesial karena usia negaranya telah menginjak seratus tahun. (Baca juga: Revolusi Gulingkan Kaisar China)
Menurut Hsia, Taiwan kini telah memenuhi apa yang dicita-citakan Dr Sun Yat-sen. "Kami kini menjadi bangsa yang sepenuhnya demokratis. Kami kini juga menjadi bangsa yang makmur dan menghargai hukum dan hak asasi manusia," kata Hsia dalam perbincangan dengan VIVAnews di kantornya pada 7 Oktober 2011 lalu.
Mantan deputi menteri luar negeri Taiwan yang sudah dua tahun bertugas di Indonesia ini juga menjelaskan makna peringatan seratus tahun Revolusi China bagi negaranya. Hsia pun juga menjelaskan bagaimana pola hubungan terkini Taiwan dengan China Daratan (RRC), yang menjadi salah satu isu utama hubungan internasional saat ini dan dampaknya bagi hubungan Taiwan dan Indonesia.
Bagi Hsia, "status quo" merupakan pilihan terbaik bagi hubungan RRC dan Taiwan saat ini dan demi stabilitas di kawasan. Hsia, yang pernah bertugas di AS dan India, juga memahami sulitnya bagi Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik secara formal dengan Taiwan karena menerapkan prinsip "Satu China."
Berikut kutipan wawancara dengan Hsia:
Tahun ini rakyat Republik China (Taiwan) merayakan 100 tahun hari jadi negara mereka. Apakah Anda bisa jelaskan singkat apa pencapaian terbesar bagi Republik China dalam seratus tahun terakhir?
Seratus tahun yang lampau, pendiri negara kami, yaitu Dr Sun Yat-sen dan tokoh-tokoh pejuang lain memproklamirkan berdirinya Republik China. Pada saat itu, banyak rakyat yang hidup melarat dan masih sedikit sekali yang bisa baca tulis.
Lalu selama puluhan tahun berikut sejak berdirinya Republik China, negara kami dilanda perang saudara. Kelompok-kelompok yang berbeda saling angkat senjata dan saling hantam. Itu adalah masa-masa sulit yang harus dilalui negeri kami sebagai republik yang baru setelah tidak lagi diperintah kaisar.
Sejak pindah ke Pulau Taiwan pada 1949, pemerintah Republik China akhirnya berkonsentrasi pada pembangunan dan memperbaiki taraf hidup rakyat. Sejak 1949 hingga sekarang, negara kami telah memenuhi apa yang dicita-citakan Dr Sun Yat-sen.
Kami kini menjadi bangsa yang sepenuhnya demokratis. Kami kini juga menjadi bangsa yang makmur dan menghargai hukum dan hak asasi manusia. Anda bisa lihat pada sistem politik Taiwan saat ini. Rakyat bisa memilih secara langsung, baik presiden dan parlemen. Institusi yudikatif kami berjalan independen.
Kualitas hidup bangsa kami pun kian meningkat. Bagi saya, hal-hal demikian merupakan pencapaian tertinggi bagi Republik China. Berkat kebebasan dan demokrasi yang kami usung, hanya masyarakat yang hidup di suasana yang merdeka bisa berpikir secara bebas.
Jadi bila berbicara mengenai inovasi, negara kami merupakan yang nomor satu di antara bangsa-bangsa China lainnya. Kami memiliki penulis lagu yang terbaik, desainer yang berkelas, dan perusahaan-perusahaan teknologi kelas dunia.
Namun, di sisi lain, pencapaian Republik China ini juga didukung oleh masyarakat internasional. Lembaga-lembaga internasional dari PBB dan pemerintah sejumlah negara seperti AS, Jepang, dan Eropa memberi kesempatan kepada warga dari Taiwan untuk belajar dengan didukung beasiswa. Itulah yang membentuk kami saat ini dan Taiwan merupakan satu dari sedikit negara yang menerapkan standar internasional di berbagai bidang.
Apakah majunya Taiwan saat ini juga berkat komitmen yang besar untuk memerangi korupsi?
Seperti banyak negara, Republik China pun juga menghadapi kasus-kasus korupsi. Tapi pemerintah kami punya komitmen kuat untuk menegakkan hukum. Insitusi yudikatif pun diberi kemandirian untuk mengusut berbagai kasus.
Di bawah pemerintahan Presiden Ma Ying-jeou dari Partai Kuomintang, Taiwan saat ini menikmati hubungan yang harmonis dengan China Daratan kendati Beijing bersikukuh tidak mengakui kedaulatan Republik China. Apakah situasi "status quo" merupakan yang terbaik bagi kedua pihak dan juga bagi stabilitas kawasan?
Seperti yang Anda ketahui, sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi kami harus menghormati kehendak rakyat. Berdasarkan berbagai survei yang dilakukan sejumlah lembaga, termasuk dari pemerintah, dalam 10-15 tahun terakhir sebagian besar rakyat - kira-kira sekitar 80 persen - ingin mempertahankan situasi status quo.
Pasalnya, isu kedaulatan ini tidak dapat diselesaikan saat ini. Kami tidak dapat menerima kehendak mereka [Beijing] atas kami dan kami juga tidak dalam posisi menerima penyatuan China. Jadi status quo inilah yang menjadi pilihan.
Bagi kami, masa depan hubungan China Daratan dan Taiwan perlu ditangani oleh orang-orang bijak seperti Dr Sun Yat Sen atau George Washington. Mungkin saat ini kita belum memiliki pemimpin-pemimpin seperti itu. Jadi, marilah kita pelihara situasi status quo ini dan yang lebih penting lagi, marilah menjaga hubungan yang damai dan makmur sehingga pada akhirnya dalam suatu waktu - siapa tahu dalam 30 atau 50 tahun ke depan - generasi anak cucu kita akan membuat keputusan penting menyangkut isu ini.
Maka, kami harus menghormati kehendak rakyat dan rakyat menghendaki bahwa saat ini mereka tidak mau bergabung dengan China Daratan [menjadi suatu negara] dan mereka juga tidak ingin menyatakan Republik China jadi suatu negara yang berdaulat dan merdeka karena kami tidak perlu menyatakan kemerdekaan karena kami sudah merdeka sejak seratus tahun lalu.
Wilayah kami memang kini lebih kecil dan penduduknya juga lebih sedikit. Namun kami tetap berdiri sebagai suatu bangsa. Kekuatan komunis China pada 1949 mendeklarasikan Republik Rakyat China di wilayah yang dulu menjadi wilayah Republik China. Namun, kami tetap eksis di Taiwan dan menjalankan pemerintahan secara mandiri. Kami punya pemerintah, parlemen dan kekuasaan yudikatif yang mandiri.
Jadi mengapa kami harus mendeklarasikan kemerdekaan lagi? Tidak perlu. Mengenai stabilitas dan keamanan, justru kawasan-kawasan lain yang tengah mendapat sorotan, seperti di Timur Tengah dan Semenanjung Korea. Namun, tidak ada yang khawatir mengenai situasi di kawasan Selat Taiwan [pemisah antara China Daratan dan Taiwan].
Itu karena Presiden Ma Ying-jeou berhasil mengedepankan dialog damai antara kedua pihak. Lagipula kedua pihak sepakat untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan.
Bagaimana Anda melihat kebijakan luar negeri "Satu China" yang diterapkan banyak negara?
Saya melihat "Satu China" itu merupakan konsep yang fleksibel. Kita bisa menjadi federasi, konfederasi, persemakmuran, integrasi model Uni Eropa. Semua bentuk bisa mungkin terjadi.
Jadi jangan langsung membakukan konsep Satu China. Mari kita lihat dulu hingga suatu ketika muncul suatu konsep yang didukung rakyat dan merekalah yang membuat keputusan. Status quo masih menjadi pilihan terbaik bagi kami dan bagi China Daratan, serta bagi kawasan dan dunia.
Apakah kebijakan pro status quo ini hanya berlaku selama Taiwan diperintah Kuomintang, yang saat ini di bawah Presiden Ma Ying-jeou?
Saya ingatkan bahwa ketika Taiwan berada dalam pemerintahan Partai Kemajuan Demokratik (DPP) selama delapan tahun (2000 - 2008), mereka pun percaya dengan status quo. Presiden Chen Shui-bian kala itu pernah mengatakan bahwa ketimbang terus-terusan mengedepankan isu kemerdekaan [Taiwan] atau berkompromi dengan Satu China, mungkin mempertahankan status quo adalah pilihan terbaik. Jadi situasi itulah yang didukung rakyat dan kedua partai (DPP dan Kuomintang).
Muncul kekhawatiran bahwa status quo bisa berujung pada konflik terbuka saat negara Anda dan China terus memperkuat kemampuan militer dalam beberapa tahun belakangan. Bagaimana pemerintah Taiwan mengatasi kekhawatiran itu?
Kami sangat prihatin melihat China belakangan ini selalu meningkatkan anggaran pertahanan sebesar dua digit setiap tahun. Itulah sebabnya bagi kami mempertahankan status quo ada opsi terbaik. Kami tidak ingin berkonfrontasi langsung dengan China, namun China juga jangan memaksakan kehendak kepada kami dengan cara militer. Itu sebabnya kedua pihak harus saling tahan diri untuk mencegah konflik.
Kami ingin berhubungan dekat dengan China dan kami berharap dunia agar juga lebih dekat dengan China. Ini agar China tahu bahwa sebagai kekuatan dunia, mereka punya tanggungjawab menjaga keamanan dan stabilitas. Ini bisa membuat China menahan diri untuk berkonflik, baik di Selat Taiwan maupun di Laut China Selatan.
Mengenai hubungan dengan Indonesia, Taiwan hingga kini belum membuka hubungan diplomatik secara penuh. Apakah Anda melihat tanda-tanda bahwa Jakarta akan segera mewujudkan hubungan diplomatik itu atau masih perlu proses panjang?
Sejujurnya saya ingin katakan bahwa saya tidak melihat sama sekali kemungkinan adanya hubungan diplomatik yang formal [antara Taiwan dengan Indonesia]. Itu karena saya tahu bahwa China Daratan tidak akan setuju adanya pengakuan ganda dari negara manapun [atas negara China yang lain].
Indonesia pun telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan China Daratan, baik dari segi perdagangan, ekonomi, dan kemitraan politik strategis. Negara Anda perlu China di Perserikatan Bangsa Bangsa dan di forum-forum dunia lainnya. Jadi saya tidak melihat hubungan diplomatik [Indonesia dan Taiwan] itu terwujud dalam waktu dekat.
Namun, kami melihat kebijakan "Satu China" yang dianut Indonesia tidak menjadi masalah dalam menjalin hubungannya dengan Taiwan [Republik China]. Dalam hubungan substantial yang telah berlangsung, kedua pihak tetap menjalin kerjasama yang erat di bidang investasi, perdagangan, tenaga kerja, pendidikan, dan sosial budaya meski tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi.
Baik Indonesia dan Taiwan adalah sama-sama anggota APEC (Forum Kerjasama Ekonomi Sosial Pasifik), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan juga Bank Pembangunan Asia (ADB). Jadi tidak beralasan bila prinsip Satu China saat ini sampai menghalangi Indonesia dari hubungannya dengan Taiwan.
Hubungan kedua pihak tengah berlangsung baik. Namun seharusnya bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Taiwan kini menjadi investor nomor delapan bagi Indonesia, padahal kami dulunya menduduki peringkat dua. Jadi, mengapa tidak lagi menjadi nomor dua?
Taiwan kini menerima 170.000 pekerja asal Indonesia. Seharusnya jumlah itu bisa lebih banyak lagi. Kami pun menjadi tempat belajar bagi sekitar 2.700 pelajar asal Indonesia. Tapi Malaysia, Thailand, dan Vietnam bisa mengirim lebih banyak pelajar ke Taiwan, jadi kenapa tidak lebih banyak lagi Indonesia kirim pelajar untuk menimba ilmu di negeri kami?
Maka, kedua bangsa harus lebih erat lagi untuk saling mengetahui sehingga hubungan menjadi lebih baik. Namun, hubungan politik dan diplomatik kedua bangsa saat ini belum bisa terwujud. Saya secara pribadi ingin ada kantor diplomatik di Jakarta, namun kita harus realistis bahwa itu belum bisa terwujud untuk saat ini.
Bagaimana penilaian Anda mengenai hubungan antarwarga? Apakah terjadi kenaikan signifikan jumlah kunjungan warga Taiwan ke Indonesia dan juga sebaliknya?
Hubungan antarwarga telah meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Seperti saya sebutkan tadi ada 170.000 warga Indonesia yang bekerja di Taiwan. Kami pun menghargai peran mereka bagi keluarga dan ekonomi negara kami. Begitupula mereka menikmati gaji dan kehidupan serta perlindungan yang layak di sana.
Masalah yang dihadapi pekerja Indonesia di Taiwan bisa dikatakan hampir tidak ada, tidak seperti yang terjadi di negara-negara lain. Kami pun terus menerima peningkatkan jumlah pelajar dari Indonesia, mengingat kampus-kampus di Taiwan telah bereputasi internasional dan para dosen banyak yang lulus dari perguruan tinggi terkemuka di luar negeri.
Di bidang perdagangan, makin banyak pengusaha Taiwan yang datang untuk berinvestasi. Saya yakin para investor Taiwan telah menciptakan 1,5 juta pekerjaan di Indonesia. Namun, sebenarnya angka-angka itu bisa bertambah dengan mudah mengingat Indonesia kini memiliki sumber daya manusia yang melimpah dan banyak yang berkualitas, begitu pula dengan sumber daya alamnya.
Indonesia pun dipandang sebagai pasar yang besar. Lalu pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir relatif stabil. Sedangkan bagi Taiwan, kami punya teknologi, modal yang besar, dan kami butuh tempat untuk menyalurkan teknologi dan modal kami. Jadi ini merupakan kombinasi yang cocok bagi Taiwan dan Indonesia.
Namun masalahnya saat ini adalah kedua pihak masih belum saling paham betul. Bila bertanya kepada warga kebanyakan di Taiwan, apakah mau datang ke Indonesia, maka pikiran mereka langsung tertuju kepada Kerusuhan Mei 1998. Mereka juga langsung mengira, oh Indonesia masih terbelakang dan juga tempat yang tidak aman untuk dikunjungi, ada gempa, tsunami dan lain-lain.
Mereka masih terpengaruh pikiran-pikiran yang negatif karena belum banyak yang mengerti. Sebaliknya, bila Anda bertanya ke orang-orang Indonesia mengenai Taiwan, mereka bilang oh itu bagian dari China Daratan atau jadi masalah bagi China. Jadi tugas saya di sini adalah mempromosikan Taiwan di Indonesia sekaligus juga mempromosikan Indonesia kepada rakyat Taiwan.
Apa keluhan utama para investor Taiwan atas Indonesia?
Pertama-tama adalah menyangkut infrastruktur. Pasokan listrik tidak stabil dan sektor transportasi pun sangat problematis. Masalah itu bahkan terjadi di Ibukota Jakarta. Kemacetan di sini sangat parah.
Masalah lain adalah aturan hukum dan korupsi. Sejujurnya ini masalah yang harus segera diatasi Indonesia. Bagi para pebisnis Taiwan, terutama dari sektor usaha kecil dan menengah, mungkin ada beberapa yang bisa bertahan. Namun bila masalah-masalah itu bisa segera diperbaiki, menurut saya akan banyak lagi mereka yang datang berbisnis.
Berbicara mengenai kemacetan, Anda sendiri juga frustrasi?
Saya kok melihat banyak orang sudah pasrah dengan kemacetan di Jakarta. Sering muncul kesan "Inilah Indonesia," "Inilah Jakarta." Memang, akibat tumbuhnya ekonomi Indonesia, makin banyak orang datang ke kota ini. Jadi perlu ada satu atau dua langkah yang berarti untuk mengatasinya.
Jakarta harus segera perlu dibangun kereta bawah tanah. Lalu lintas di Taipei dulu juga parah hingga kami membangun kereta bawah tanah. Kini, luar biasa, lalu lintas relatif lancar. Selain itu, kereta bawah tanah juga sangat membantu mengurangi polusi udara karena banyak warga yang pakai kereta bawah tanah ketimbang mengendarai mobil.
Selain itu diupayakan agar jangan lagi mengundang banyak warga datang ke Jakarta untuk mencari penghidupan. Maka, perlu dibangun infrastruktur yang berkualitas di kota-kota selain Jakarta. Indonesia kan negara yang luas sekali, jadi kenapa pembangunan hanya terkonsentrasi di Jakarta atau di Jawa saja. Mengapa tidak dibangun juga di Sumatera, Maluku dan tempat-tempat lain.
Pekan lalu saya berkunjung ke Medan. Lucunya, orang-orang setempat bilang "Kenapa datang ke Medan? Kenapa tidak ke Jakarta?" Saya justru sangat menyarankan agar kalian mempromosikan Medan karena punya banyak keunikan yang tidak dijumpai di Jakarta.
Pejabat setempat pun kepada saya dengan bangga menceritakan keunikan-keunikan di Medan. Tapi saya bilang, Anda harus mempromosikan keunikan-keunikan itu ke luar karena saat ini baru Anda sendiri yang tahu sementara warga di Taiwan, misalnya, masih banyak yang belum tahu. Jadi kurangnya promosi dari kota-kota lain di Indonesia masih menjadi masalah.
Bagaimana dengan ide ekstrem memindahkan ibukota Indonesia dari Jakarta?
Itu tentu merupakan keputusan rakyat Indonesia sendiri. Tapi, bagi saya, sangat sulit bila sampai harus memindahkan ibukota demi mengatasi kemacetan, banjir, dan persoalan-persoalan lain. Itu adalah proyek yang sangat besar dan sulit terwujud. Jadi perbaiki saja infrastruktur dan sistem yang ada. (umi)
Istri Dicopet hingga Barang Berharga Raib, Daniel Mananta Pilih Maafkan Pelaku
Kamera CCTV mengabadikan tindak pencurian itu, videonya kemudian diunggah Daniel Mananta ke Instagram pribadinya.
