- Reuters/Morteza Nikoubazl/Files
VIVAnews - Awal bulan ini di Iran ditandai dengan larangan ditayangkannya berbagai jenis iklan yang memperlihatkan seseorang sedang makan ayam. Pemerintah berdalih, iklan ini dapat memicu gejolak sosial di Iran yang tengah dilanda "krisis ayam."
Larangan ini dijelaskan oleh Kepala Polisi Iran Esmail Ahmadi Moghaddam kepada kantor berita Mehr, yang dikutip Reuters, Minggu 22 Juli 2012. Dia mengatakan bahwa iklan "orang makan ayam" dikhawatirkan akan memicu konflik antar kelas, antara yang kaya dan miskin.
"Orang miskin bisa saja melakukan tindak kekerasan karena mereka pikir bisa ambil bagian dari harta orang kaya," kata Moghaddam.
Walaupun hingga saat ini belum ada kerusuhan akibat ayam di Iran, namun kekhawatiran Moghaddam bukannya tidak beralasan. Ramadan tahun ini, di mana kebanyakan masyarakat Timur Tengah berpesta, warga Iran harus menahan diri.
Pasalnya harga ayam melambung tinggi, 65.000 riyal atau sekitar Rp50.000 per kilonya. Harga ini lebih mahal tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Dengan pendapatan per kapita US$4.520 atau US$377 per bulan pada 2009 (data Bank Dunia), tidak semua bisa beli ayam di negara ini.
Mahalnya harga ayam disebabkan tingginya harga pakan impor yang mencekik para peternak. Hal ini adalah akibat dari embargo ekonomi Amerika Serikat karena nuklir Iran yang semakin melemahkan nilai tukar riyal Iran. Selain ayam, kebutuhan pokok lainnya dan BBM di negara tersebut terus naik dalam 18 bulan terakhir.
"Sekitar setengah dari perusahaan ternak ayam di Iran tumbang karena tidak mampu beli pakan impor. Kami sedih mendengar derita warga, tapi kami tidak mungkin menurunkan harga ayam," kata peternak ayam yang menolak disebutkan namanya.
Khawatir kisruh ayam ini berujung revolusi, seperti yang terjadi di negara-negara tetangga Iran, pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad mensubsidi berton-ton ayam dan memastikan jumlahnya cukup.
Iran juga mengancam memberikan hukuman dan denda bagi mereka yang ambil untung dari ayam subsidi pemerintah di bulan Ramadan ini. (umi)
Alasan Sakit, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir Panggilan KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atau Gus Muhdlor tidak memenuhi panggilan KPK pada Jumat, 19 April 2024, sebagai saksi dalam kasus korupsi pemotongan insentif ASN
