AS Ancam Hukum Standard Chartered Bank

Kantor cabang Bank Standard Chartered di Hong Kong
Sumber :
  • REUTERS/Bobby Yip/Files

VIVAnews - Otoritas perbankan di New York, AS, mengungkapkan bahwa Bank Standard Chartered (StanChart) yang beroperasi di negara itu bisa kehilangan izin berbisnis. Kesalahannya, bank top asal Inggris itu melanggar hukum di AS setelah dicurigai diam-diam bertransaksi dengan Iran senilai hingga US$250 milliar.

Menurut kantor berita Reuters, ancaman itu dikeluarkan pejabat Departemen Jasa Keuangan New York (DFS) pada Senin waktu setempat. StanChart, menurut otoritas itu, bertransaksi dengan pemerintah Iran dan menyembunyikan 60.000 transaksi rahasia demi mendapat komisi hingga ratusan juta dolar selama hampir sepuluh tahun.   

AS selama ini menjatuhkan sanksi kepada perusahaan manapun - baik yang beroperasi di wilayahnya maupun yang bekerjasama dengan sistem keuangan AS - bila ketahuan berbisnis dengan Iran. Sanksi ini terkait kebijakan luar negeri AS, yang tengah menerapkan sanksi perdagangan dan keuangan atas Iran selama masih mengembangkan teknologi nuklir, karena dicurigai bisa digunakan sebagai senjata penghancur massal.

DFS juga mengungkapkan bahwa, pada saat yang sama, StanChart pun memaparkan sistem perbankan AS kepada para teroris, penyelundup narkoba, dan negara-negara korup. Itu sebabnya DFS mengancam bisa mencabut izin operasional atas StanChart di New York.

Bagi banyak bank, ancaman pencabutan izin dari DFS di New York ini bisa berakibat fatal. New York merupakan pusat keuangan AS, bahkan memiliki salah satu jaringan finansial terkemuka di dunia. Bila izin beroperasi di New York dicabut, bank yang bersangkutan bisa kehilangan akses atas pasar perbankan di AS.  
 
DFS mengungkapkan salah satu bukti percakapan yang mengungkap transaksi diam-diam antara StanChart dengan Iran. Pada Oktober 2006, seorang pejabat top StanChart untuk kawasan Amerika, yang tidak disebutkan namanya, memberi peringatan kepada kantor pusat di London bahwa transaksi dengan Iran bisa menyebabkan "rusaknya reputasi secara dahsyat" dan "beban kriminal yang serius."

Namun, pejabat itu dimaki oleh eksekutif di London. "Kalian orang Amerika kurang ajar. Kalian pikir siapa kalian bisa-bisanya menyuruh kami, dan juga seluruh dunia, agar tidak berurusan dengan Iran," demikian balasan itu. Bagi DFS, bukti percakapan itu jelas menghina peraturan perbankan AS.

Sebagai tanggapan, pimpinan StanChart menyatakan bahwa mereka tidak percaya bahwa pernyataan dari DFS itu mewakili gambaran fakta yang menyeluruh dan akurat. "Grup merasa terkejut menerima pernyataan dari DFS itu. Kami ingin membicarakannya dengan DFS agar masalah ini bisa diluruskan," demikian pernyataan pimpinan StanChart.

Ini merupakan bank Inggris ketiga yang berurusan dengan aparat hukum AS di pertengahan tahun ini. Sebelumnya, Barclays Plc sepakat membayar US$453 juta untuk penyelesaian kasus manipulasi global benchmark, yang diselidiki aparat AS dan Inggris Juni lalu. Sebulan kemudian, Senat AS mencurigai bahwa HSBC Holding Plc berbisnis dengan jaringan narkoba Meksiko.   (umi)

  


Todung Mulya Lubis Ungkap Alasan Sri Mulyani Hingga Risma Dihadiri di Sidang MK
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto. Muhammad AR/VIVA

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemerintah Beri THR Lebaran bagi Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor mendorong agar pemerintah setempat memberi bantuan semacam "THR Lebaran" bagi 1.134 warga terdampak bencana tiga bulan terakhir ini.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024