- US Embassy Jakarta
VIVAnews - Pemerintah Amerika Serikat hari ini mengumumkan bantuan kemanusiaan senilai US$ 100.000 kepada penduduk korban banjir dan tanah longsor di Ambon awal Agustus lalu.Â
Kantor Pengembangan Bantuan Bencana Luar Negeri dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) akan bekerja di bawah koordinasi Pemerintah Indonesia dalam proses tanggap darurat untuk mengatasi kebutuhan mendesak di provinsi itu.
"Dalam kunjungan terakhir ke Kota Ambon Juni lalu, saya terkesan oleh orang yang saya temui. Saya tahu dengan betul semangat dan ketahanan mereka yang kuat," kata Duta Besar AS, Scot Marciel, dalam keterangan tertulis. "Amerika Serikat berkomitmen untuk membantu masyarakat Kota Ambon pulih dari bencana ini dan membangun kembali hidup mereka."
AS akan menyalurkan kontribusinya melalui Mercy Corps, yang akan mengkoordinasikan upaya-upaya ini dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Ambon.
Bantuan ini akan menyediakan kebutuhan darurat bagi pengungsi yang diperkirakan berjumlah 3.000 orang yang berlindung di sekolah-sekolah dan bangunan–bangunan pemerintah. Amerika Serikat akan menyediakan perlengkapan rumah tangga, dan kebutuhan air dan sanitasi.
Hujan lebat yang mencapai puncaknya pada 1 Agustus 2012 telah menyebabkan meluapnya sungai-sungai di Kota Ambon dan sekitarnya, termasuk Pulau Haruku di Provinsi Maluku. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa sepuluh orang tewas dan ribuan terpaksa mengungsi.
AS telah bekerja sama dengan Indonesia secara erat untuk mempersiapkan dan merespon bencana alam. Dalam dekade terakhir, USAID telah membantu menanggapi letusan Gunung Merapi pada tahun 2010, gempa bumi 2009 di Padang, dan tsunami Aceh tahun 2004.
USAID adalah badan Pemerintah AS yang memberi bantuan ekonomi, pembangunan dan bantuan kemanusiaan di seluruh dunia.(np)
Pengamat sebut Hadirnya Anies dan Muhaimin di KPU Beri Legitimasi Hasil Pemilu
Kehadiran pasangan AMIN saat penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024–2029 dinilai bisa memberi legitimasi hasil Pemilu 2024.
