- REUTERS/Soe Zeya Tun
VIVAnews - Tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, tiba di Washington dalam kunjungan pertamanya ke Amerika Serikat sejak menjabat anggota parlemen. Kunjungan Suu Kyi ke AS bertepatan dengan komitmen Barack Obama untuk melonggarkan sanksi ekonomi terhadap Myanmar yang tengah berdemokrasi.
Diberitakan Washington Post, Suu Kyi tiba di AS pada Senin, 17 September 2012 dan akan melakukan berbagai kunjungan serta pertemuan hingga 17 hari ke depan. Suu Kyi rencananya bertemu Presiden Obama untuk membicarakan demokratisasi dan reformasi di Myanmar.
Bukan tidak mungkin, Suu Kyi akan menyinggung soal penghapusan sanksi AS atas Myanmar. Sebelumnya, pemerintahan Obama dikabarkan tengah mempertimbangkan penghapusan larangan impor atas Myanmar dari AS. Obama juga disinyalir akan membatalkan pembaruan sanksi atas Myanmar selama setahun yang disepakati parlemen AS.
Dalam kunjungannya tersebut, Suu Kyi juga akan menyambangi Kongres AS di Washington. Di tempat ini, dia akan mendapatkan Medali Emas Kongres, penghargaan tertinggi yang diberikan anggota kongres terhadap tokoh dunia.
Dia juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan diaspora Myanmar di AS. Selain itu, Suu Kyi akan terbang ke New York dan California untuk menjadi pembicara serta menerima berbagai penghargaan.
500 Tahanan Dibebaskan
Sesaat sebelum Suu Kyi mendarat di Amerika Serikat, pemerintah Myanmar membebaskan 500 tahanan, termasuk di antaranya adalah puluhan tahanan politik dan warga asing. Menurut kelompok oposisi, dilansir BBC, tahanan politik yang dibebaskan berjumlah sekitar 58 orang.
Pembebasan ini menjadi sinyal siapnya Myanmar merengkuh demokrasi, sekaligus agar AS semakin tergerak untuk menghapus sanksi. "Pembebasan dilakukan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian, dengan menghargai fondasi kemanusiaan, sekaligus juga untuk membina persahabatan dan menunjukkan itikad baik terhadap negara-negara tetangga," tulis pernyataan pemerintah.
Diperkirakan, masih terdapat sekitar 300 tahanan politik di Myanmar. Human Right Watch mengatakan bahwa jumlah ini masih tidak jelas, kemungkinan masih banyak lagi.
"Masalahnya adalah kurangnya transparansi dari pemerintah Myanmar soal siapa saja tahanan politik, di mana mereka ditahan dan berapa jumlah mereka," kata Phil Robertson, wakil direktur Divisi Asia Human Right Watch. (art)
Pengawasan Pilkada 2024 di Kabupaten Puncak Papua Terancam Tak Maksimal
Selain Kabupaten Puncak, pengawasan di Papua Tengah juga dikhawatirkan tak bisa maksimal saat Pilkada 2024.
