- Reuters
VIVAnews - Dewan sebuah desa di wilayah timur India melarang wanita untuk memakai telepon seluler (ponsel). Alat komunikasi ini dinilai akan merusak nilai-nilai sosial di desa tersebut.
Diberitakan Daily Mail pekan ini, larangan ini diberlakukan di desa Sundenbari di negara bagian Bihar. Menurut dewan desa, ponsel bisa membuat wanita -yang lajang maupun sudah menikah- lari dengan kekasihnya.
Bagi para pelanggarnya, jika perempuan lajang maka akan didenda hingga Rp2 juta, dan bagi yang sudah menikah sekitar Rp300.000.
"Sangat memalukan jika kami ditanya siapa yang lari dengan kekasihnya sekarang," kata Manuwar Alam, ketua komite yang mengawasi penegakan larangan itu.
Dia mengatakan bahwa jumlah wanita yang melarikan diri dengan kekasihnya dan istri yang selingkuh meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Tercatat, enam orang wanita kabur dan seorang istri selingkuh.
"Bahkan wanita yang telah menikah mengkhianati suaminya untuk kabur dengan kekasihnya. Ini sangat memalukan. Jadi kami memuturkan bahwa ponsel dilarang," kata Alam lagi.
Keputusan ini lantas menuai kecaman dari berbagai pihak, terutama dari para aktivis wanita. Mereka mengatakan bahwa larangan tersebut adalah bentuk penyerangan pada kebebasan wanita yang justru berpotensi berbahaya.
"Gadis dan wanita bisa melindungi diri mereka sendiri. Teknologi itu untuk dipakai, bukan dilarang. Peraturan ini memuakkan," kata aktivis Suman Lal.
Aktivis lainnya, Mohammad Islam, mengaku kecewa dewan desa mengabaikan banyak kegunaan ponsel saat menyetujui larangan itu. "Saya ingin setiap wanita diberikan ponsel untuk menelepon anggota keluarga mereka jika ada masalah," ujarnya.
Menhub dan Menkes Ikut Pindah ke IKN Juli 2024, Basuki: Menkeu Belum
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan Menhub Budi Karya Sumadi dan Menkes Budi Gunawan Sadikin akan ikut pindah ke IKN pada Juli mendatang.
