- REUTERS/Shannon Stapleton
VIVAnews - Lebih dari 50 negara mendesak Dewan Keamanan PBB pada Senin waktu setempat untuk menyeret Suriah ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Hal ini dikarenakan pemerintah Suriah masih terus melakukan pembantaian yang mengarah pada genosida rakyat.
Diberitakan Reuters, diseretnya Suriah ke ICC akan memberikan sinyal pada pemerintah pemerintahan Bashar al-Assad untuk menghentikan serangan mereka pada rakyat. Selain itu, Assad dinilai melakukan kejahatan perang dengan membantai rakyat sipil, termasuk wanita dan anak-anak.
Menurut data PBB, selama 21 bulan konflik Suriah, telah lebih dari 60.000 orang terbunuh. Pasukan Assad menggunakan penembak jitu, bom, rudal dan bahkan pesawat tempur dalam menghancurkan kota yang dikatakan sarang pemberontak.
Desakan puluhan negara ini didukung oleh Komisaris Hak Asasi Manusia PBB Navi Pillay. Dalam surat pernyataannya, puluhan negara mendesak Dewan Keamanan untuk melakukan tindakan tegas atas perilaku Suriah yang mengabaikan seluruh tuntutan masyarakat internasional.
"Kami berpandangan Dewan Keamanan harus memastikan pemerintah Republik Arab Suriah bertanggung jawab atas kejahatan yang terus menerus mereka lakukan, serta memberikan peringatan bagi pemerintah Suriah," ujar surat yang dikirimkan oleh Swiss mewakili lebih dari 50 negara.
"Situasi di lapangan semakin menyedihkan, dengan penyerangan terhadap warga sipil dan dan kekerasan yang semakin menjadi rutinitas," lanjut surat tersebut.
Prancis dan Inggris sebagai anggota tetap Dewan Keamanan menyatakan dukungan mereka. anggota tetap lainnya yaitu Amerika Serikat, China, dan Rusia belum memberikan jawaban. Ketiganya bukanlah anggota ICC.
Kekuatan-kekuatan dunia terbagi dua kubu dalam menyingkapi konflik di Suriah. Di antara sekutu Suriah adalah China dan Rusia yang selalu mengganjal upaya Dewan Keamanan dengan veto.
Kofi Annan, yang pernah menjabat utusan khusus PBB untuk konflik Suriah, menyalahkan Dewan keamanan yang tidak segera mengeluarkan solusi. Dia juga mengatakan, mundurnya dia sebagai utusan khusus selama enam bulan karena Dewan Keamanan tidak juga mencapai kata sepakat.
"Mereka yang mengatakan mediasi itu buang-buang waktu menawarkan solusi alternatif, yaitu intervensi militer. Tapi saya belum melihat satu negara pun yang memulai intervensi tersebut. Situasinya sekarang mengarah ke konflik sektarian dan bisa melebar melampaui perbatasan," kata Annan. (eh)
Alasan Pemprov DKI Gelontorkan Rp 22,2 M untuk Perbaiki Rumah Dinas Gubernur
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana melakukan restorasi atau perbaikan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta yang menggolontorkan anggaran sebesar Rp 22,2 M.
