Sumber :
- REUTERS/Bazuki Muhammad
VIVAnews -
Kesultanan Sulu bersikeras bahwa wilayah Sabah di Malaysia adalah milik mereka, berdasarkan data historis dan berbagai dokumen. Pihak Sulu bahkan mengatakan bahwa Malaysia telah membayar sewa Sabah pada mereka, dibuktikan dengan selembar cek.
Juru bicara Kesultanan Sabah, Abraham Idjirani, mengatakan bahwa sikap Malaysia yang berusaha mengusir orang-orang mereka dari Lahad Datu, Sabah, itu salah besar. Menurutnya, Sabah adalah milik mereka dan Malaysia tidak berhak atasnya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Juru bicara Kesultanan Sabah, Abraham Idjirani, mengatakan bahwa sikap Malaysia yang berusaha mengusir orang-orang mereka dari Lahad Datu, Sabah, itu salah besar. Menurutnya, Sabah adalah milik mereka dan Malaysia tidak berhak atasnya.
Baca Juga :
Arti 'i' Kecil dari kata iPhone
Diberitakan
ABC CBN News
, Kamis 21 Februari 2013, Idjirani menunjukkan beberapa dokumen yang menunjukkan klaim Sulu atas Sabah. Dia juga menyertakan selembar cek senilai 69.700 peso atau hanya sekitar Rp16,6 juta, sebagai pembayaran sewa Sabah dari Malaysia.
"Ini adalah cek yang dibayarkan oleh Kedutaan Besar Malaysia di Filipina. Nilainya setara 69.700 peso, untuk wilayah seluas 77.699 kilometer persegi," kata Idjirani.
Wilayah Sabah dulu dikuasai oleh Kesultanan Sulu setelah diberikan oleh Sultan Brunei sebagai balas jasa atas bantuan Sulu mengatasi pemberontak. Pada tahun 1878, Sulu menyewakan wilayah Sabah pada perusahaan British North Company milik Inggris yang saat itu menjajah Malaysia.
Saat Malaysia merdeka tahun 1963, sewa Sabah dialihkan dari pemerintah Inggris ke Malaysia. Tahun 1962, Kesultanan Sulu memberikan mandat pada Presiden Filipina Diosdado Macapagal untuk melakukan negosiasi terkait wilayah Sabah yang mereka miliki.
Sejak saat itu disepakati, Kuala Lumpur harus membayar sewa tahunan sebesar 5.300 ringgit atau setara 69.700 peso kepada pewaris tahta Kesultanan Sulu.
Namun tahun 1989, kata Idjirani, peran Filipina untuk bernegosiasi atas nama Sulu dicabut oleh Sultan Jamalul Kiram III. Dia mengatakan, pemerintah Malaysia tidak ingin isu ini dibesar-besarkan, karena "yang diberikan kepada Malaysia bukanlah gelar berdaulat."
"Ini adalah dokumen sewa oleh British North Borneo Company dan dialihkan oleh Kerajaan Inggris tahun 1963 ke pemerintah federal Malaysia," kata dia.
Dia juga menunjukkan dokumen pembayaran senilai 73,040.77 peso (Rp17,4 juta) kepada Kiram pada 16 April 2003 sebagai pembayaran sewa pada pewaris Kesultanan Sulu untuk tahun 2002.
"Ini menunjukkan bahwa secara historis dan hukum kami memiliki wilayah itu," ujar Idjirani.
Sementara itu, militer Malaysia masih mengepung Lahad Datu, tempat yang dikuasai ratusan orang Sulu yang diduga bersenjata. Malaysia telah memblokade pasokan makanan bagi pasukan Sulu yang dikomandani oleh adik Sultan Karim, Rajah Mudah Agbimuddin Kiram.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Diberitakan
