- Jackson Kumaat
VIVAnews - Pembukaan kantor Organisasi Papua Merdeka di Oxford, Inggris, membuat pemerintah Indonesia berang. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, mengatakan pemerintah akan menuntut penjelasan dari Duta Besar Inggris di Jakarta.
Kedutaan Besar Inggris di Indonesia dalam pernyataannya kepada VIVAnews, Sabtu 4 Mei 2013, mengatakan bahwa pembukaan kantor OPM di Oxford sama sekali tidak mewakili sikap pemerintah Inggris.
"Kami mengerti keprihatinan pemerintah Indonesia dan sensitivitas isu dibukanya kantor Free West Papua (FWP) di Oxford," demikian pernyataan Kedubes Inggris.
Pemerintah Inggris menegaskan dukungan mereka pada integritas dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menafikan seluruh gerakan separatisme di Papua.
"Seperti yang disampaikan pemerintah Inggris pada Presiden Yudhoyono saat kunjungan yang sukses ke London, Inggris menyatakan tidak mendukung kemerdekaan provinsi Papua dan Papua Barat. Kebijakan Inggris adalah mendukung integritas wilayah Indonesia," Kedubes Inggris memastikan.
Menurut Kedubes Inggris, Dewan Kota Oxford meresmikan kantor OPM secara mandiri, tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat di London.
"Dewan Kota Oxford tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan luar negeri pemerintah Inggris. Mereka mengambil keputusan sendiri untuk meresmikan kantor Free West Papua," ujar mereka, lagi.
Sebelumnya, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan akan memanggil Dubes Inggris untuk menegaskan sikap mereka soal dukungan terhadap NKRI. "Sementara itu, KBRI London akan melakukan langkah serupa terhadap Kementerian Luar Negeri Inggris di London. Semua langkah kami lakukan untuk memastikan kedaulatan NKRI," katanya.
Dalam siaran pers di situs freewestpapua.org, kantor perwakilan OPM resmi dibuka pada Minggu, 28 April lalu. Peresmian dihadiri Walikota Oxford Mohammad Niaz Abbasi, anggota parlemen Inggris Andrew Smith, mantan Walikota Oxford Elise Benjamin dan Koordinator Free West Papua Campaign Benny Wenda. (kd)
Konsolidasi BUMN Karya Ditarget Rampung September 2024, Ini Tujuannya
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan, konsolidasi sejumlah BUMN infrastruktur atau BUMN karya bakal berdampak positif.
