PM Singapura Terima Permintaan Maaf Presiden SBY

"Saya menyambut baik janji Presiden SBY untuk menindaklanjuti permasalahan ini dengan serius yang telah mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Singapura, Malaysia, dan Indonesia," tulis Lee dalam pernyataan resminya.

Lee juga berharap pemerintah Indonesia akan mengambil tindakan cepat dan berkelanjutan untuk memadamkan api serta menghentikan praktik pembukaan lahan secara ilegal. Dia kembali mengutarakan tawaran pemerintah Singapura yang bersedia membantu Indonesia memadamkan api.

"Pemerintah Singapura siap untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, Malaysia dan pihak lain di daerah untuk mengakhiri permasalahan terkait kabut asap yang telah melanda wilayah kami. Kita perlu untuk mencari solusi permanen demi mencegah permasalahan ini terjadi berulang setiap tahun," kata Lee.

Pujian juga dilontarkan Menteri Sosial dan Pembangunan Keluarga, Chan Chun Sing dalam sebuah acara pengasuhan anak, Selasa kemarin. Sama seperti Lee, Chan menegaskan kembali niat pemerintah Singapura untuk bekerja sama secara intensif demi memadamkan api serta menormalkan kembali keadaan seperti sebelum kabut asap melanda Negeri Singa.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pada Senin malam kemarin, Presiden SBY menggelar jumpa pers berisi permintaan maaf kepada Singapura dan Malaysia atas peristiwa pembakaran lahan di Pulau Sumatera yang terjadi sepekan belakangan. SBY mengatakan saat ini, daerah-daerah tersebut --Jambi, Bengkulu, dan Riau-- telah ditetapkan sebagai daerah bencana status darurat, sehingga tenaga pemerintah pusat dikerahkan secara maksimal demi menanggulangi bencana itu.

"Tentu, tidak ada niat Indonesia atas apa yang terjadi. Dan kami bertanggung jawab mengatasi masalah ini. Dengan pengertiannya, kami akan lebih fokus.

ke depan, kami bisa menyelesaikan hal ini," kata SBY.

Dalam kesempatan itu, SBY juga menyindir para pejabat negara yang mengeluarkan pernyataan 'panas' terkait hubungan Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura soal kabut asap. Presiden SBY melarang para pejabat untuk mengeluarkan pernyataan yang tidak akurat. (eh)