Sumber :
- Santi Dewi/VIVAnews
VIVAnews - Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd, Minggu siang tadi, akhirnya mengumumkan tanggal resmi pelaksanaan pemilu. Dia memutuskan pemilu diadakan 7 September mendatang, lebih cepat seminggu dari jadwal awal yang ditetapkan mantan PM Australia, Julia Gillard, yakni 14 September.
Laman ABC Australia, Minggu 4 Agustus 2013, melansir pernyataan Rudd ini dalam jumpa wartawan yang digelar pada Minggu sore waktu setempat. Rudd sebelumnya mengunjungi Gubernur Jenderal, Quentin Bryce, untuk mengeluarkan surat perintah bahwa pemilu akan digelar pada 7 September mendatang.
Sementara itu, waktu kampanye akan berlangsung secara nasional selama lima pekan.
"Waktu pemilu sudah dimulai. Beberapa saat yang lalu, saya bertemu dengan Gubernur Jenderal dan memintanya untuk membubarkan parlemen ini serta menyerukan pemilu federal diadakan tanggal 7 September," ujar Rudd dalam sebuah surat elektronik yang ditujukan kepada pendukung Partai Buruh dan dikutip kantor berita BBC.
Menurut Rudd, pada saat kampanye nanti dapat dijadikan kesempatan bagi seluruh warga Australia untuk menentukan siapa yang mereka percayai dalam mengelola perekonomian Australia. Data dari BBC memang menunjukkan perkembangan ekonomi Negeri Kangguru mengalami penurunan 2,5 persen.
Angka tersebut mendekati perkiraan para pengamat yang menyebut perekonomian Australia akan menurun 2,75 persen di Mei kemarin. Rudd menyebut bahwa saat ini Australia sudah tidak lagi dapat bergantung kepada permintaan China terhadap bijih besi dan batu bara produksi Negeri Kangguru.
"Pemilu ini bermakna soal siapa yang akan dipercayai oleh warga Australia untuk memimpin mereka melewati tantangan ekonomi baru yang saat ini membentang di hadapan kami," ujar Rudd.
Selain itu, Rudd mengaku bahwa Partai Buruh bukan merupakan partai yang dijagokan warga Australia. Bahkan, menurut para penasihatnya, apabila pemilu digelar akhir pekan ini, dia sudah dipastikan kalah.
Namun, prediksi para penasihat Rudd, berbanding terbalik dengan hasil survei yang dilakukan terhadap warga Australia baru-baru ini. Dalam survei tersebut, warga masih berpihak kepada Rudd, ketimbang pesaingnya Tony Abott.
Sementara itu, usai mengetahui pemilu akan digelar 7 September mendatang, Abott menyambut baik informasi tersebut. Dia berjanji apabila Partai Liberal pimpinannya terpilih sebagai pemenang, Abott akan membangun perekonomian yang lebih tangguh.
Selain itu, dia mengatakan akan membuat anggaran yang terencana dan terkendali. Sebagai langkah awal, Abott berencana akan memberikan prioritas untuk mengesampingkan pajak karbon dan pertambangan bila partainya menang nanti.
Menurut dia, kebijakan pemberlakuan pajak di kedua bidang tersebut menyebabkan dunia industri di Australia kurang kompetitif.
Untuk membuktikan kebijakan siapa yang lebih unggul, Rudd kemudian menantang Abott dalam sebuah debat yang diadakan oleh stasiun televisi, Sky TV pada Senin malam.
Namun, belum diketahui apakah Abott menerima tawaran tersebut. Dalam pemilu kali ini, ada sedikit kejutan, karena partai bentukan Julian Assange, Wikileaks ikut bergabung.
Assange cukup bangga dengan keberadaan partainya itu, karena menurut sebuah survei nasional yang baru-baru ini dilaksanakan, Partai Wikileaks dapat meraih 26 persen suara warga Australia. Assange sendiri diketahui merupakan satu dari tiga calon senat di negara bagian Victoria.
Sementara itu, saat ini jumlah kursi parlemen yang tersedia ada 150. Pemerintahan Partai Buruh mendapat 70 kursi, sedangkan koalisi oposisi mendapat 72 kursi.
Partai hijau mendapat jatah satu kursi dan sisanya enam kursi dipegang oleh perwakilan independen. Menurut jadwal yang dilansir laman Syndey Morning Herald, pengumuman calon PM akan dilakukan pada 16 Agustus mendatang. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Rudd, pada saat kampanye nanti dapat dijadikan kesempatan bagi seluruh warga Australia untuk menentukan siapa yang mereka percayai dalam mengelola perekonomian Australia. Data dari BBC memang menunjukkan perkembangan ekonomi Negeri Kangguru mengalami penurunan 2,5 persen.
