Sumber :
- REUTERS
VIVAnews
- Taiwan hari ini mulai melucuti kewenangan militer dalam menindak, mengadili, maupun menghukum sendiri personelnya yang melanggar hukum selama masa damai atau saat negara tidak dalam keadaan darurat perang. Personel militer yang melanggar hukum selanjutnya harus ditindak berdasarkan hukum pidana dan diadili oleh pengadilan sipil.
Menurut stasiun berita
BBC , kebijakan baru ini diberlakukan setelah publik Taiwan marah atas nasib tragis seorang peserta wajib militer, yang meregang nyawa setelah dihukum para seniornya atas suatu pelanggaran beberapa waktu lalu.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Ramalan Zodiak Rabu 24 April 2024, Sagitarius: Hubungan dengan Kekasih Tidak Sehat Hari Ini
Baca Juga :
Momen STY Dilempar Telur Kembali Viral Jelang Indonesia vs Korsel, Warganet: Buktikan Coach
Menurut stasiun berita
Baca Juga :
Terpopuler: Bagian Tubuh Ini Bisa Prediksi Ukuran Penis, hingga Faktor Risiko Kanker Serviks
Dengan diberlakukannya peraturan baru, semua penjara militer akan tutup. Begitu pula dengan pengadilan militer, yang akan tutup pada Januari 2014. Selain itu lebih dari 350 kasus pelanggaran hukum oleh personel militer yang tengah diproses mulai dilimpahkan ke pengadilan sipil.
Kasus-kasus yang segera dilimpahkan itu tergolong sangat mendesak. Ini termasuk perlakukan tidak manusiawi seorang personel kepada bawahan atau penerapan hukuman yang tidak pantas oleh atasan.
Selain itu, lebih dari 250 personel angkatan bersenjata yang tengah dipenjara di tahanan militer juga segera dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan sipil untuk menyelesaikan sisa hukuman mereka.
Ini merupakan perubahan besar bagi Taiwan, setelah berpuluh-puluh tahun diperintah menggunakan undang-undang darurat militer. Kebijakan itu menyusul kemarahan rakyat yang diwujudkan dalam aksi demonstrasi massal di Ibu Kota Taipei awal Agustus lalu untuk memprotes kematian Hung Chung-chiu.
Peserta wajib militer berusia 24 tahun itu meninggal dunia akibat organ vital di tubuhnya rusak setelah terkena sengatan panas. Diketahui, Hung sebelumnya disuruh atasan maupun seniornya berdiri di bawah sengatan sinar matahari untuk sekian lama sebagai hukuman karena membawa ponsel berfitur kamera ke dalam barak militer.
Masyarakat menilai hukuman pihak militer atas Hung itu sudah keterlaluan sehingga menuntut perubahan mendasar dalam kewenangan militer dalam penegakkan hukum. Presiden Ma Ying-jou minta maaf dan, bersama para politisi di parlemen, menanggapi seruan rakyat dengan membuat peraturan baru.
Tragedi Hung itu menyebabkan Menteri Pertahanan Taiwan mengundurkan diri dan 18 perwira militer Taiwan menerima gugatan hukum.
Menurut
China Post
, dengan adanya aturan baru itu, kasus atas Hung itu selanjutnya dilimpahkan dari pengadilan militer ke pengadilan sipil tingkat distrik. Peraturan ini disusun oleh Kementerian Pertahanan Nasional, Kementerian Kehakiman, dan Badan Pemasyarakatan dari Kementerian Kehakiman Taiwan. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dengan diberlakukannya peraturan baru, semua penjara militer akan tutup. Begitu pula dengan pengadilan militer, yang akan tutup pada Januari 2014. Selain itu lebih dari 350 kasus pelanggaran hukum oleh personel militer yang tengah diproses mulai dilimpahkan ke pengadilan sipil.
