- Reuters/Brendan McDermid
VIVAnews - Arab Saudi mengejutkan banyak pihak setelah Jumat lalu dengan tegas menolak posisi anggota Dewan Keamanan PBB. Saudi dalam pernyataannya memprotes Dewan Keamanan yang mereka sebut berstandar ganda dan menuntut reformasi di tubuh salah satu badan utama PBB itu.
Diberitakan Arab News, Minggu 20 Oktober 2013, Saudi tetap mempertahankan posisinya kendati mendapatkan desakan dari negara-negara Arab lainnya di PBB. Negara-negara Arab berharap, Saudi bisa mewakili mereka di Dewan Keamanan, yang kebanyakan didominasi Barat.
Kementerian Luar Negeri Saudi memberikan empat alasan mengapa mereka menolak kursi Dewan Keamanan. Alasan pertama, adalah standar ganda yang diterapkan oleh DK PBB dalam mengatasi permasalahan keamanan dunia.
"Metode yang bekerja sekarang, mekanisme dan standar ganda Dewan Keamanan telah menghalanginya untuk bertanggungjawab dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional," tulis pernyataan Kemlu Saudi.
Alasan kedua, upaya reformasi DK PBB yang diajukan beberapa negara, termasuk Saudi telah gagal. Ketiga, DK PBB gagal total dalam mengatasi permasalahan Palestina yang telah berlangsung selama 65 tahun.
"Beberapa perang terjadi dan mengancam keamanan internasional," tegas Saudi.
Alasan keempat, DK PBB gagal menjadikan Timur Tengah sebagai wilayah yang bebas dari senjata pemusnah massal. Hal ini terbukti dari digunakannya senjata kimia di Suriah yang menewaskan ribuan orang.
Untuk itu, Saudi menuntut reformasi total DK PBB. Sebenarnya isu reformasi DK PBB telah lama digulirkan sejak tahun 1993 silam, namun selalu kandas di tengah jalan.
Salah satu reformasi yang harus diterapkan adalah penunjukan baru anggota tetap Dewan Keamanan. "Hal ini memerlukan amandemen di Piagam PBB, yang akan melalui proses panjang dan berat," ujar Kemlu Saudi.
Reformasi ini perlu dilakukan karena perubahan geopolitik belakangan ini, sementara sistem DK PBB tidak diubah sejak pertama kali dibentuk tahun 1945. Lima negara anggota tetap DK PBB sekarang ini tidak bisa lagi dianggap sebagai super power.
Contohnya, Rusia. Saat pertama kali dibentuk, Rusia masih berjaya di bawah bendera Uni Soviet. Saat itu, Piagam PBB dibuat oleh para pemenang perang yang tentu saja isinya mengutamakan kepentingan mereka.
Selain itu, Saudi juga menuntut dihapuskannya kekuatan veto dari para anggota tetap. Veto inilah yang membuat beberapa resolusi menjadi molor dan kandas, salah satunya soal kecaman terhadap kekerasan di Suriah.
Saudi juga meminta adanya keanggotaan dari perwakilan regional, atau porsi debat, seperti Uni Eropa atau Dewan Kerja Sama Teluk. (sj)
Angkasa Pura Indonesia Layani 4,1 Juta Penumpang di Mudik Lebaran 2024
Angkasa Pura Indonesia Layani 4,1 Juta Penumpang di Mudik Lebaran 2024
