- REUTERS/David Mdzinarishvili
VIVAnews - Langkah yang ditempuh Pemerintah Rusia untuk menempatkan puluhan ribu pasukan militernya di Republik otonom Crimea, menuai kritik dan tudingan bahwa Negeri Tirai Besi itu memiliki standar ganda.
Sebab, dalam kasus perang sipil di Suriah, justru Rusia menyerukan agar tidak ada campur tangan asing terhadap konflik tersebut.
Namun, tudingan itu dibantah tegas oleh Duta Besar Rusia untuk RI, Mikhail Y. Galuzin yang ditemui media pada Rabu, 5 Maret 2014, di kediamannya di Jakarta Selatan. Menurut Galuzin, sikap Rusia di kedua konflik itu tetap sama dan tidak bertentangan.
"Dalam kedua perkembangan konflik, baik di Ukraina dan Suriah, kami selalu berupaya menggunakan penyelesaian dengan cara-cara yang damai. Sebagai contoh, untuk kasus Suriah, kami mendukung hasil yang dicapai dalam Pertemuan Jenewa I yang digelar tanggal 30 Juni 2012," kata Galuzin.
Sementara itu, dalam konflik di Ukraina, Rusia berpegang teguh dari hasil pertemuan mantan Presiden Viktor Yanukovych dengan beberapa Menlu pada 21 Februari 2014.
Rusia pun, imbuh Galuzin memiliki hak untuk mengerahkan tentaranya ke Crimea, Ukraina, lantaran tiga hal.
"Satu, ada permintaan dari Presiden Yanukovych untuk pengerahan tentara ke Ukraina. Kedua, ada pengajuan serupa dari pemimpin yang sah di Republik otonomi Crimea kepada Rusia agar tentara kami melindungi area tersebut," kata Galuzin.
Sedangkan yang ketiga, keputusan Presiden Vladimir Putin, ungkap Galuzin, turut didukung oleh mandat yang diberikan Parlemen Rusia agar dapat mengerahkan tentara ke sana.
Dalam kasus yang berbeda, Galuzin tidak pernah mendengar adanya permintaan dari Presiden Suriah, Bashar Al-Assad agar tentara Rusia menghalau serangan yang dilakukan oleh kelompok teroris.
Dengan berpijak kepada hal itu, Rusia berpendapat, apabila ada pengajuan tentara dari negara lain seperti Amerika Serikat, itu jelas melanggar hukum internasional, apabila mereka menempatkan tentara di Suriah.
Galuzin menyebut kehadiran tentara Rusia di Crimea tidak bermaksud untuk menyerbu atau bertindak anarkis.
"Justru mereka malah bertugas untuk melindungi kawasan itu dari aksi kekerasan yang dapat dilakukan para teroris, karena mereka telah membakar gedung-gedung pemerintahan dan merampok pangkalan militer," kata dia.
Secara pinsip pun, Rusia memang memiliki pangkalan militer di Crimea. Galuzin yakin tentara Rusia melakukan kegiatannya sesuai dengan hukum internasional.
Dalam kesempatan itu, dia turut membandingkan kasus pangkalan militer AS yang berada di Jepang, khususnya Okinawa. Galuzin meminta media untuk bertanya kepada Dubes Jepang untuk RI. Yoshinori Katori untuk berbagi cerita soal pengalaman Negeri Sakura dijadikan pangkalan militer oleh AS.
"Sebelumnya, saya pernah mendengar dari mitra saya, diplomat Korea Selatan dan Jepang, aksi pengeboman yang dilakukan tentara AS di desa dan perkampungan warga. Namun, tentara Rusia di Crimea jauh dari tindakan itu," ujar dia. (eh)
Potong Kuku Mulai dari Jari Mana? Ini Penjelasan Ustaz Adi Hidayat
Ingin tahu cara memotong kuku yang sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW? Ustaz Adi Hidayat (UAH) punya jawabannya
