- REUTERS/Thomas Peter
VIVAnews - Gedung Putih telah memerintahkan keamanan privasi di internet dan ponsel bagi warga asing diperketat. Keputusan itu diambil menjelang kedatangan Kanselir Jerman Angela Merkel ke Washington, Jumat waktu AS.
Diberitakan The Guardian, Kamis 1 Mei 2014, tidak ada pemberitahuan apapun jelang kebijakan baru tersebut diumumkan. Namun, rilis soal kebijakan ini dikeluarkan beberapa jam jelang kedatangan Merkel.
Sebelumnya Merkel sempat mangkel pada AS yang dilaporkan menyadap telepon genggamnya. Kemarahan Merkel pada AS dilontarkan dalam pertemuan Uni Eropa.
Penyadapan NSA yang dibocorkan Edward Snowden juga membuat Uni Eropa berang. Pasalnya, AS diduga mencuri dengar negosiasi dagang di antara negara Eropa. Selain Merkel, pada Jumat juga akan datang Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso ke Silicon Valley.
Penasihat senior Gedung Putih John Podesta dalam laporannya berjudul "Big Data and Privacy" mengatakan bahwa keamanan privasi data di internet bagi warga asing akan segera diberlakukan dan prosesnya berlangsung selama enam sampai 12 bulan.
Podesta mengatakan, kebijakan baru ini memastikan pemerintah dan perusahaan telekomunikasi di AS memperlakukan privasi warga asing sama dengan warga lokal. Secara praktisnya nanti, pemerintah AS akan melindungi informasi pribadi tanpa memedulikan kewarganegaraan seseorang.
Tidak dipungkiri bahwa langkah-langkah AS ini dilakukan menyusul bocoran dari Snowden. Akibat dibeberkannya dokumen penyadapan NSA, AS jadi musuh bersama berbagai negara, termasuk Indonesia yang jadi korban penyadapan.
Menanggapi hal ini, Maret lalu Obama mengatakan akan memerintahkan NSA untuk menghentikan menyalahgunakan data-data pribadi pengguna ponsel. Catatan percakapan hanya boleh dipegang oleh perusahaan telekomunikasi dan NSA hanya boleh meminta jika benar-benar diperlukan.
Dalam pertemuan dengan Obama Jumat nanti, masalah penyadapan juga akan dibahas. Namun juru bicara Gedung Putih Jay Carney mengatakan, masalah ini tidak akan mengganggu pembicaraan lain yang lebih penting seperti krisis Ukraina.
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
