PM Papua Nugini Bubarkan Badan Anti Korupsi

Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill.
Sumber :
  • REUTERS/Chip East

VIVAnews - Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill, telah membubarkan badan anti korupsi di negaranya karena telah mengeluarkan surat penahanan terhadap dirinya pada Senin kemarin. O'Neill dituduh telah melakukan tindak korupsi senilai jutaan dollar.

Kantor berita Australia, ABC News, Rabu, 18 Juni 2014 melansir keputusan badan anti korupsi itu dinilai O'Neill penuh dengan muatan politis, khususnya dari kelompok oposisi. O'Neill berpendapat oposisi menggunakan berbagai cara yang menungkinkan untuk menjatuhkan pemerintahan yang dia pimpin.

"Dan tentu saja mencari cara untuk membuat saya ditahan. Ada banyak gerakan politik di negara ini," ungkap O'Neill.

Kendati dituduh demikian, O'Neill mengaku tetap yakin bahwa keadilan akan muncul dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Tindak korupsi yang menjerat O'Neill dimulai dari adanya pembayaran ilegal yang diberikan pemerintah kepada sebuah firma hukum yang dipimpin oleh Paul Paraka. Sebagai bukti adanya pembayaran tersebut, terdapat sebuah surat yang ditandatangani secara khusus oleh O'Neill untuk membayar jasa Paraka senilai jutaan dollar.

Namun, O'Neill membantah dan menyebut surat yang ditandatanganinya palsu.
"Kami tidak pernah memiliki catatan apa pun dari kantor saya dan setiap surat yang keluar dari kantor selalu terdaftar lalu diantarkan," ujar dia.

Paraka merupakan salah satu firma hukum terbesar di PNG dan dituduh menipu dan mengerjakan kasus yang merupakan pesanan pemerintah.

O'Neill berpendapat kasusnya sarat dengan muatan politis, karena bulan Januari lalu, badan anti korupsi, tidak ada satu pun kasus penipuan yang menyangkut PM yang terpilih tahun 2012 silam. Mereka juga menyebut tidak ada satu pun penyelidikan terhadap O'Neill, kecuali ditemukan bukti baru.

Sementara ketua badan anti korupsi PNG, Sam Koim, menyebut keputusan pembubaran institusi itu, menjadi keputusan terbesar yang pernah diambil pemerintah.

"Kepentingan negara lah yang seharusnya menjadi petunjuk untuk membuat suatu keputusan. Bukan demi kepentingan individu tertentu saja," ungkap Koim. (umi)

PAN ke PPP: Akui Dulu Prabowo-Gibran Menang Pilpres Jika Mau Gabung Koalisi
Trail of The Kings Danau Toba 2024.(dok BPODT)

Pelari Indonesia, Malaysia Hingga Amerika Siap Bertarung di Trail of The Kings Danau Toba 2024

event lari trail berstandar internasional, dengan bertajuk 'Trail of The Kings (TOTK) Zero Edition', yang berlangsung di Water Front City, Pangururan, Kabupaten Samosir,

img_title
VIVA.co.id
17 April 2024