Sumber :
- Direktorat Info Media Kemenlu RI
VIVAnews - Chief Minister negara bagian Rakhine, Myanmar, U Maung Maung Ohn menyampaikan keinginan untuk bisa belajar dari pengalaman Pemerintah Indonesia, yang dianggap sukses dalam mengelola kehidupan masyarakat yang harmonis.
Baca Juga :
Survei di Atas 50 Persen, Elite Golkar Dorong Ridwan Kamil Maju Pilgub Jabar Ketimbang Jakarta
Baca Juga :
Hubungannya Diduga Retak karena Orang Ketiga, Begini Kata Syifa Hadju Soal Perselingkuhan
"Saat ini, menciptakan hubungan yang harmonis merupakan prioritas utama pemerintah negara bagian Rakhine untuk dapat mencapai pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan," kata Ohn.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri RI, A.M. Fachir, yang mengunjungi Myanmar awal pekan lalu, mengatakan Indonesia akan selalu menjadi sahabat baik bagi Pemerintah Myanmar.
"Bahkan, bila dibutuhkan, RI akan selalu membantu berbagai kapasitas, pengalaman dan bantuan lain, baik teknis maupun non teknis," ungkap Fachir.
Mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi itu juga menyampaikan bahwa Indonesia tertarik untuk berkontribusi menggarap potensi yang ada di Kyaukpyu. Area itu dijadikan Myanmar sebagai zona ekonomi khusus (SEZ).
Resmikan sekolah
Kunjungan Fachir ke Myanmar, juga untuk meresmikan sekolah yang menjadi bantuan dari Pemerintah Indonesia. Total ada empat sekolah yang telah dibangun dengan dana mencapai US$1 juta, atau Rp12 miliar.
Keempat sekolah tersebut berlokasi di Desa Thaykan, Desa Sanbalay, Desa Mawrawaddy, dan Desa Buthidaung.
Peresmian ditandai dengan pemotongan pita, pembukaan selubung nama sekolah, dan pelepasan puluhan balon ke udara dan tarian anak-anak sekolah setempat.
Melalui pemberian bantuan sekolah itu, menujukkan bahwa RI secara aktif mendorong rekonsiliasi konflik di wilayah Rakhine, melalui pendekatan kemanusiaan.
Bantuan tersebut, merupakan tindak lanjut dari kunjungan mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ke Rakhine pada Januari 2013 dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir April 2013.
Baca juga:
(asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Saat ini, menciptakan hubungan yang harmonis merupakan prioritas utama pemerintah negara bagian Rakhine untuk dapat mencapai pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan," kata Ohn.
