- ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
VIVA.co.id – Tantowi Yahya, Wakil Ketua Komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri, yakin bahwa pernyataan Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terkait vonis mati duo Bali Nine, keluar karena permintaan Australia.
Tantowi mengatakan, selama ini memang pemerintah Australia sudah melakukan upaya diplomasi. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergeming dan tetap mengeksekusi dua warga negara penyelundup 8,2 kilogram narkoba tersebut.
"Untuk seorang Sekjen PBB, itu adalah upaya maksimum yang dia bisa lakukan untuk negara anggotanya. Jadi saya meyakini bahwa kalau mau dikatakan, intervensi dari Sekjen PBB itu adalah permintaan Australia, menyusul frustasinya mereka untuk meyakinkan Presiden kita menunda bahkan membatalkan hukuman mati tersebut," jelas Tantowi, di DPR, Jakarta, Senin 16 Februari 2015.
Australia, kata Tantowi, sudah tidak punya cara lain untuk mendesak Indonesia. Maka digunakanlah PBB untuk menekan itu. Sehingga, dengan begitu maka Indonesia dianggap bisa tunduk terhadap desakan PBB.
"Sikap kita cool saja tenang saja," katanya.
Tantowi, yang juga Ketua DPP Golkar ini mengatakan, sangat riskan bagi Presiden kalau menunda atau membatalkan eksekusi mati dua warga negara Australia tersebut.
"Sebab kalau kita batalkan, itu konsekuensinya akan lain terhadap negara-negara yang sudah divonis mati, seperti Brasil, Belanda, dan Vietnam. Jadi pembatalan menjadi problem lain lagi dengan negara-negara tersebut," katanya.
Menurut dia, kalau mau negara lain menghargai Indonesia, atau takut membawa narkoba di Indonesia, maka hukuman mati tidak boleh ditawar lagi.
"Memang tantangan kita untuk disegani sebagai negara yang tidak main-main terhadap bandar atau pengedar narkoba ya seperti ini," katanya.
Baca juga:
Johan Budi Harusnya Tanggapi Laporan Haris Azhar
Kepolisian harusnya tenang dan tidak mempermasalahkan Haris Azhar.
